TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Turunkan Angka Pengangguran, NTB Akan Gelar Job Fair Besar-besaran!

Libatkan 50 perusahaan, job fair dilakukan virtual

IDN Times/Galih Persiana

Mataram, IDN Times - Pemprov NTB akan menggelar virtual job fair akbar pada 10 - 11 Agustus mendatang. Job fair ini akan melibatkan 50 perusahaan dengan tujuan dapat menurunkan angka pengangguran yang saat ini jumlahnya mencapai 82 ribu orang atau 3,01 persen di NTB.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, Selasa (2/8/2022) mengatakan virtual job fair akbar ini bekerja sama dengan Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan angka pengangguran bisa menurun menjadi 2,4 persen.

Baca Juga: Tiket Pesawat dan Hotel Mahal, WSBK Mandalika Terancam Sepi Penonton

1. Kemnaker hanya pilih 10 provinsi

Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi (Dok. Disnakertrans NTB)

Aryadi mengungkapkan bahwa pada kegiatan Virtual Job Fair 2022, hanya 10 provinsi yang terpilih termasuk NTB. Sehingga ia meminta seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik memanfaatkan momentum ini.

Berdasarkan data BPS Tahun 2021, jumlah angkatan kerja NTB sebesar 2,7 juta. Sementara jumlah angka pengangguran NTB sebesar 3,01 persen atau 82 ribu orang.
Disnakertrans Provinsi NTB menargetkan pengangguran terbuka tahun 2022 bisa menurun menjadi 2,4 persen atau sebanyak 64 ribu pengangguran.

"Diharapkan dengan adanya Job Fair ini dapat menurunkan angka pengangguran di Provinsi NTB," harapnya.

2. Perusahaan dapat berikan informasi tren pasar kerja

IDN Times/Galih Persiana

Dengan adanya job fair ini, kata Mantan Kepala Diskominfotik NTB ini, perusahaan dapat memberikan informasi terkait tren pasar kerja. Sehingga pemerintah bisa menyiapkan kompetensi tenaga kerja agar matching dengan kebutuhan dunia industri.

Dari sisi pemerintah, adanya job fair ini bisa dijadikan bahan analisis dalam menyiapkan angkatan kerja bisa mengakses kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dengan demikian, lembaga vokasi bisa menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Aryadi menambahkan dunia industri agar secara rutin dan objektif mengisi dan meng-update informasi tentang perusahaannya di aplikasi WLKP Online.

"Informasi ini sangat penting agar pemerintah mengetahui kondisi perusahaan beserta karyawannya dan dapat menganalisis tren kebutuhan dunia industri," ujarnya.

Baca Juga: Tersangka Kasus ITE, Ketua PHDI NTB Ajukan Penghentian Penuntutan 

Berita Terkini Lainnya