TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Ngotot Tuntut SHM Aset Trawangan, Pemda Pertimbangkan Langkah Hukum 

Oknum warga sewakan aset daerah miliaran rupiah

Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudi Gunawan. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Puluhan warga masih ngeyel menuntut sertifikat hak milik (SHM) pada aset milik Pemprov NTB di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Pemprov NTB memiliki aset seluas 75 hektare di daerah tujuan wisata dunia tersebut.

Ratusan warga telah bersedia menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan aset tersebut dengan membayar kontribusi kepada daerah setiap tahun. Kemudian akan diberikan hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Namun, masih ada puluhan orang yang bersikeras menuntut diberikan SHM di atas lahan milik daerah atau negara itu.

"Kita masih mencoba melakukan pendekatan secara humanis. Kalau tidak bisa, tetap dia tidak mau, maka kita akan serahkan ke APH (aparat penegak hukum)," kata Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudi Gunawan dikonfirmasi di Mataram, Selasa (18/10/2022).

Baca Juga: Diskon 50 Persen, ini Rincian Harga Tiket WSBK Khusus Warga NTB 

1. Aset daerah disewakan ke investor miliaran rupiah

Wisatawan saat berada di Gili Trawangan (IDN Times/Muhammad Nasir)

Rudi mengungkapkan ada salah satu oknum warga yang menyewakan aset daerah kepada investor. Luas lahan sekitar 19 are disewakan ke investor sebesar Rp5 miliar.
Mantan jaksa pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB ini mengatakan Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman.

Jika tetap tidak mau bekerja sama dengan Pemprov dan menuntut SHM, maka laporan ke APH menjadi upaya terakhir yang akan ditempuh. "Karena masalah aset di Gili Trawangan ini di bawah koordinasi dan supervisi KPK," terangnya.

2. Buka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bekerja sama

Gili Trawangan di Lombok Utara (unsplash.com/Tom Bixler)

Rudi menjelaskan Pemprov NTB telah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang selama ini menguasai aset daerah di Gili Trawangan untuk bekerja sama. Ia menegaskan lahan seluas 75 hektare itu adalah aset daerah yang sudah ada Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Puluhan orang yang ngotot diberikan SHM, kata Rudi, sudah berkunjung ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta. Bahkan, Menteri ATR sudah turun ke Gili Trawangan dan secara tegas mengatakan bahwa lahan itu legal milik Pemprov NTB dengan sertifikat HPL.

"Masyarakat tidak bisa mengajukan SHM. Masyarakat boleh mengelola bekerja sama dengan Pemprov NTB," terangnya.

Sejak akhir 2020, lanjut Rudi, Pemprov NTB sudah turun melakukan sosialisasi, pendataan dan memberikan pemahaman. Bahwa masyarakat hanya boleh mengelola. "Sudah ada yang mau, tapi yang menuntut SHM belum mau terima. Hanya puluhan orang saja yang memprovokasi, menuntut SHM," ungkapnya.

Baca Juga: Penemuan Mayat Bayi Perempuan Hebohkan Warga di Mataram  

Topik:
gili trawangan
NTB
Gili
lombok
pengusaha
hukum
aset
Berita Terkini Lainnya

Difabel di Lotim Tetap Bisa Memilih Meski Tak Punya Adminduk

Rumah Sakit di Kota Bima Tak Punya Fasilitas dan Layanan Pasien Kanker

Kabar Gembira! Pemprov NTB Dapat Kuota 2.031 Formasi ASN 2023

Kontribusi Minim, Pemprov NTB Ambil Alih Aset Pasar Seni Senggigi

Bupati Lotim Diminta Prioritas Tuntaskan Utang pada Sisa Masa Jabatan

Buku Perpustakaan Jadul, Tingkat Literasi NTB di Bawah Nasional 

Inggris Bantu Percepatan Transisi Energi Bersih di NTB 

Sentral Sarang Burung Walet di Lombok Tengah Mulai Difungsikan

Dewan Usulkan 3 Calon Penjabat Gubernur NTB, ini Pejabat yang Terkaya!

Semua Jemaah Haji Asal NTB Sudah Pulang, 18 Orang Meninggal di Makkah