TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

DPRD NTB Sepakat Pakai Dana Belanja Tak Terduga Daerah Atasi Wabah PMK

Kasus PMK semakin banyak meski sudah banyak yang sembuh

Ilustrasi Peternakan Sapi Perah (IDN Times/Shemi)
Verified
Linggauni

Mataram, IDN Times - Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), sepakat bila pemerintah provinsi menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menanggulangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di NTB. Sebab, wabah ini semakin meluas kendati sudah banyak pula hewan ternak yang sembuh.

"Kami tidak ada masalah, tetapi sebaiknya kita bahas dulu meski BTT ini sifatnya bisa-bisa saja dialokasikan, karena menyangkut dana APBD," kata Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi seperti dilansir dari Antara, Selasa (21/6/2022).

Ia mengatakan hingga kini belum ada pembahasan bersama yang dilakukan antara eksekutif bersama legislatif terkait pengalokasian dana BTT untuk menanggulangi wabah PMK di NTB.

"Boleh, tapi untuk apa dulu. Berapa jumlah yang harus dialokasikan. Makanya harus di bahas dulu," ujarnya

Baca Juga: 28.252 Ternak Terpapar PMK di Lombok, 108 Ekor Dipotong Paksa 

1. Perbanyak obat dan vaksinasi

Ilustrasi sapi. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Menyinggung angka kasus PMK pada ternak sapi yang terus meluas, pihaknya meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB untuk segera melakukan koordinasi secara komperhensif dengan kabupaten dan kota. Termasuk hingga kecamatan dan desa atau lurah.

"Segera untuk lebih banyak menurunkan petugas kesehatan hewan untuk mempercepat, mengantisipasi meluasnya wabah PMK, jangan sampai ini dibiarkan," kata Satriawandi.

Selain itu, pihaknya meminta Disnakeswan untuk lebih cekatan dalam memperbanyak obat-obatan dan vaksinasi yang dibutuhkan tenaga kesehatan dalam mengobati hewan ternak yang tertular PMK.

2. Koordinasi dengan pusat

Ilustrasi Peternakan Sapi. (IDN Times/Shemi)

Terpenting, secepatnya berkoordinasi dengan pusat, begitu juga dengan pemerintah kabupaten dan kota guna meminimalisir keresahan bagi peternak, yang merasa bahwa pemerintah dianggap jauh dari mereka saat mereka sedang terpuruk seperti ini. Karena menurutnya di saat seperti ini, kehadiran pemerintah sangat penting dan diharapkan sekali oleh masyarakat.

"Mari kita sama-sama hadir, sama-sama tanggap supaya mereka juga merasa diayomi. Kami harap semua petugas lapangan di desa, kecamatan bergerak lebih aktif dan dekat dengan masyarakat/peternak agar merasa terayomi," katanya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB bakal menggunakan dana BTT untuk menangani kasus wabah PMK pada hewan ternak. Kepala Disnakeswan NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah mengajukan surat untuk status wabah di daerah.

Jawaban dari pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 pada 9 Juni 2022. Berbunyi bahwa daerah dimungkinkan untuk melakukan pergeseran dana BTT untuk penanganan kasus PMK yang bersumber dari APBD.

Baca Juga: Wabah PMK di Lombok Tengah Lebih dari 12 Ribu Kasus

Topik:
Wabah PMK
hewan ternak
sapi
kuda
kerbau
kambing
NTB
lombok
Berita Terkini Lainnya

Promosi Tenun Songket Lombok pada Jember Fashion Carnaval 

29 Desa di Bima Masih Belum Terjangkau Jaringan Internet

Difabel di Lotim Tetap Bisa Memilih Meski Tak Punya Adminduk

Rumah Sakit di Kota Bima Tak Punya Fasilitas dan Layanan Pasien Kanker

Kabar Gembira! Pemprov NTB Dapat Kuota 2.031 Formasi ASN 2023

Kontribusi Minim, Pemprov NTB Ambil Alih Aset Pasar Seni Senggigi

Bupati Lotim Diminta Prioritas Tuntaskan Utang pada Sisa Masa Jabatan

Buku Perpustakaan Jadul, Tingkat Literasi NTB di Bawah Nasional 

Inggris Bantu Percepatan Transisi Energi Bersih di NTB 

Sentral Sarang Burung Walet di Lombok Tengah Mulai Difungsikan