TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Merasa Tak Dibantu, Eks Karyawan PDAM Segel Kantor DPRD Bima

Dewan minta pemda alokasikan anggaran bayar gaji karyawan

Konsentrasi massa saat menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Bima (IDN Times/Juliadin)
Verified
Juliadin JD

Bima, IDN Times - Setelah segel Kantor PDAM dan tutup jaringan air warga, 50 eks karyawan PDAM Bima turun unjuk rasa di Kantor DPRD, Kamis (22/12/2022). Selain minta gaji sebesar Rp3,4 miliar yang belum dibayar perusahaan, massa juga turut menyegel ruangan komisi I hingga IV. 

Koordinator aksi, Musannif mengatakan aksi penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap perwakilan rakyat. Mereka dinilai tidak memperjuangkan hak gaji 50 karyawan yang tidak dibayar PDAM Bima.

"Kami juga minta DPRD agar Senin pekan depan fasilitasi RDP (rapat dengar pendapat) kami dengan pemda Bima," pinta dia ditemui di lokasi, Kamis (22/12/2022).

Baca Juga: Kasus Korupsi Rp5,1 Miliar di Bima, PH Menilai Hasil BAP Cacat Hukum

1. Dijanjikan akan bayar asalkan kantongi keputusan inkrah

Warga Nagan Raya serahkan petisi ke Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung terkait pengambilalihan eksekusi PT Kalista Alam ke Mahkamah Agung. (IDN Times/Muhammad Saifullah)

Permintaan RDP ini jelas dia untuk menagih langsung janji Pemda Bima. Karena pada saat RDP tahun 2021 lalu, Pemda melalui Setda, Taufik berjanji akan membayar lunas tunggakan gaji karyawan Rp3,4 miliar. Asalkan ada keputusan inkrah dari pengadilan.

"Saat itu dia berjanji kepada kami, akan siapa membayar jika ada keputusan yang berkekuatan hukum," jelas dia.

Sayangnya setelah proses hukum dilakukan dari tingkat Pengadilan Hubungan Industrial hingga MA tak kunjung dipenuhi. Padahal keputusan inkrah dua lembaga negara tersebut, meminta PDAM agar melakukan pembayaran.

"Mau apa lagi, semua proses sudah kami lakukan," ujarnya

2. Ancam buat instabilitas daerah

Foto ruang komisi disegel karyawan PDAM Bima (IDN Times/Juliadin)

Selain tidak akan membuka segel ruang komisi, Musannif mengaku akan menciptakan instabilitas di daerah. Salah satunya dengan terus menutup jaringan air PDAM yang mengarah ke semua Kecamatan di Kota Bima.

"Sudah empat hari kami tutup jaringan air dan ini akan terus kami lakukan. Kalaupun dipersoalkan pelanggan, itu lebih bagus. Yang jadi pemicu bukan kami, tapi PDAM karena tidak bayar gaji kami," tegasnya.

Dengan terciptanya polemik sosial tersebut, ia berharap dapat menggerakkan nurani Bupati Bima sebagai pemilik tunggal perusahaan. Segera membayar gaji, termasuk hak-hak lain selama bekerja di PDAM Bima.

Baca Juga: Karyawan PDAM Bima Tutup Jaringan Air, Ribuan KK Terancam Krisis Air

Topik:
bima
PDAM
dprd
dewan direksi
NTB
Demo
massa
Berita Terkini Lainnya

58.000 Warga NTB Daftar Kerja ke Luar Negeri

BPBD Mataram Imbau Warga Antisipasi Dampak La Nina

9.287 Hektare Tanaman Tembakau di Lombok Terancam Gagal Panen 

Tata Ruang Kreatif Kota Tua Ampenan, Dispar Mataram Siapkan Rp180 Juta

Pengunjung Museum NTB Tembus 35.887 Orang Selama 6 Bulan

78 Anak Muda NTB Magang ke Jepang, Gaji hingga Rp15 Juta per Bulan

Semester I 2023, Bandara Lombok Catat Jumlah Penumpang 1,1 Juta Orang

Seorang Pria di Bima Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Gubernur NTB Tak Ingin Tinggalkan Utang saat Masa Jabatan Berakhir

4.245 Hektare Lahan Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen