Akses Sulit, Warga Difabel Lotim Merasa Didiskriminasi

Diakui, akses bagi difabel sebenarnya sudah ada, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini akses tersebut malah digunakan sebagai tempat parkir mobil dinas salah seorang pejabat. Sehingga akses tersebut tidak bisa dilalui.

Karena akses tersebut tertutup, karena dijadikan sebagai tempat parkir. Pihaknya seringkali mengandalkan bantuan orang lain jika berkunjung ke kantor bupati melalui akses lain atau akses orang normal.

"Padahal akses ini kan sudah ada, kita tidak bisa mandiri dong kalau dibantu orang lain  dan apa gunanya akses yang ada," tegasnya.

Disebut diskriminasi terhadap difabel di Lombok Timur sampai saat ini masih tetap terjadi. Tidak hanya soal fasilitas atau akses khusus difabel, namun juga banyak hal yang masih dinilai didiskriminasi terhadap difabel, seperti pada dunia pendidikan.

Selain itu, kelompok difabel ini juga jarang sekali dilibatkan dalam berbagai hal oleh pemerintah setempat. Salah satunya ialah Musrembang, penyusunan RPJMD di Lombok Timur dan berbagai hal lainnya. Padahal kelompok difabel ini seringkali dilibatkan di kabupaten lain seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah.

"Saya pribadi sering diundang untuk menyusun RPJMD di Lombok Barat, padahal kami bukan asal Lombok Barat, tapi kok kami dilibatkan di sana sementara di daerah sendiri kami diabaikan," keluhnya.

Selain itu, Pemkab Lombok Timur dalam hal ini Dinas Sosial tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah pasti penyandang difabel di Lombok Timur. Berdasarkan data Dinsos Lombok Timur, data penduduk penyandang difabel hanya 1,8 ribu orang saja. 

Padahal kata dia, Lombok Timur merupakan Kabupaten terbesar penduduknya di NTB, sehingga jumlah difabel seharusnya lebih tinggi dari Lombok Tengah yang penduduknya lebih sedikit tapi jumlah difabel mencapai 7 ribu lebih.

"Lombok Tengah saja yang lebih sedikit penduduknya jumlah difabel 7 ribu lebih. Masa kita yang paling besar penduduknya hanya 1,8 ribu saja. Apa benar data difabel itu sebanyak itu," tutupnya.