2. Menabrak Aturan

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Menanggapi temuan IDN Times, Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda menyatakan, penyaluran JPS Kota Mataram 2020 diduga menabrak sejumlah aturan. Di antaranya melanggar Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020.

Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, pengadaan barang dan jasa harus transparan.

“Artinya semua pengadaan barang dan jasa harus melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mataram. Ini kan tidak masuk. Bagaimana masyarakat akan mengawasi?” katanya, Senin (20/12/2021).

Ihwal penunjukkan penyedia barang juga diduga offside. Soalnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, syarat kualifikasi teknis untuk penyedia barang di antaranya memiliki pengalaman penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa  Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 kian menegaskan bahwa syarat kualifikasi di Perpres itu harus dipenuhi, bahkan untuk bantuan terkait COVID-19. Disebutkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik.

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PPK mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan perusahaan yang mengadakan barang.

Masih ada peraturan lain yang ditabrak. Menurut Ramli, Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 pada huruf E poin 3 bagian b mengatakan bahwa PPK wajib menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia barang. PPK juga harus meminta kepada penyedia barang menyiapkan bukti kewajaran harga barang.

Penyedia barang juga wajib melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Aturan ini, ujar Ramli, diduga ikut ditabrak. “Seperti tidak ada berita acara terbuka serah terima barang secara terbuka. Artinya ada pelanggaran secara administrasi,” ujarnya.

Akibatnya, tidak ada jaminan atas kualitas barang yang disediakan. “Sehingga ditemukanlah ada beras berkutu dalam bantuan itu.”

Ramli juga menggarisbawahi soal penyedia barang yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat pemerintah. “Ini menabrak aturan pada SE KPK Nomor 8 tahun 2020,” ujarnya.

Pada poin 3 huruf e Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, KPK RI mengingatkan pengadaan barang dan jasa

“Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan,” tuturnya. 

Misalnya, calon penyedia barang/jasa adalah kerabat/anggota keluarga dari pejabat yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan tersebut.

Karena itu, Ramli menduga pengadaan JPS Kota Mataram tahun 2020 sarat kepentingan, baik pemilik CV sebagai penyedia barang, pemerintah, dan PPK. Misalnya, itu tadi, penyedia barang atau jasa adalah kerabat atau anggota keluarga atau teman dari pejabat publik yang berwenang memberikan tender. Bahkan berasnya disebut-sebut ada yang dipasok dari keluarga pejabat kota.

Demikian itulah informasi yang disampaikan sumber di Pemkot Mataram.

Ada pengadaan beras yang terkait dengan pejabat kota, seorang eselon III.

“Dugaannya yang bersangkutan menyuplai 80 ton beras. Beras ini diambil dari keluarganya yang merupakan pemilik penggilingan beras di Lombok Tengah,” kata sumber tersebut.

Menurut Ramli, indikasi kolusi antara penyelenggara negara atau pejabat publik dengan penyedia barang dalam pengadaan JPS 2020 sudah jelas terlihat.

“Jika tidak dievaluasi atau tidak dimitigasi maka dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi,” katanya.

3. Pengadaan darurat

ilustrasi seorang pasien COVID-19. (ANTARA FOTO/REUTERS/Marko Djurica)

Hingga laporan ini ditulis, pihak perusahaan yang mengikuti pengadaan JPS 2020 belum dapat dimintai tanggapannya. Irma belum dapat dihubungi. Nomor telepon, yang diperoleh dari mantan pegawai CV Ujung Langit tidak aktif. 

Upaya dengan mendatangi kantornya juga tak membuahkan hasil. Bangunan kantor berada di Kompleks Pertokoan Sayang-Sayang dalam kondisi tertutup dan tertulis DIJUAL/DIKONTRAKKAN.

Demikian pun kantor resminya sesuai SIKI PU juga tak ketemu. Lokasi berada di Jalan Bambu Runcing No 34 RT 02 RW 01 Peruk Ampenan. 

Seorang warga setempat bernama Surya malah balik bertanya kepada wartawan. 

“Mana ada ada nama CV Ujung Langit di sini. Tidak ada,” katanya, Rabu (22/12/2021).

Ada informasi menyebutkan aktivitas perusahaan berhenti, bersamaan dengan berakhirnya program JPS di Mataram. 

Hanya Direktur CV Bangil Persada Yosi Jorghi yang bisa dikontak. Tapi hanya berupa jawaban pesan singkat yang pendek. “Saya sedang di luar daerah, iya,” ujarnya, Senin (13/12/2021).

Adapun Direktur CV. Niaga Jaya Mandiri Suryo Buwono belum berhasil diwawancara.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Baiq Asnayati juga hanya berujar pendek soal hubungan pemilik CV dengan pejabat di Kota Mataram ini. “Kita tidak melihat siapa dia. Siapa yang sanggup silakan,” katanya pada Kamis (2/12) lalu.

“Jangan ditanya itu (lagi). Kalau sudah selesai, ya sudah. Sekarang kita regulasinya sudah selesai, kita sudah tidak darurat lagi,” dia menambahkan.

Sebelumnya Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura juga membantah soal main mata pemilik CV dan pejabat kota. Menurutnya, pihaknya telah mengingatkan pejabat pembuat komitmen (PPK) serta OPD teknis agar tidak bermain-main dalam program ini, karena aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan serta KPK mengawasi secara langsung.

Namun mantan Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mau ditemui. Ia membenarkan jika pemilik CV Ujung Langit adalah saudaranya. “Tidak bisa lepas (juga) isu itu,” ujarnya soal keterkaitan ia dengan pemilik perusahaan itu.

Menurut Ahyar, waktu itu pengadaannya terbuka untuk perusahaan mana pun. “Siapa pun diberikan. Ya kan terbuka saja. Semua kan lewat prosedur. Semua ada ketentuan. Ada tim di sana,” ujarnya.

“Siapa yang bisa ngambil peran, siapa yang memproses juga sudah jelas ada ketentuannya. Jadi orang bekerja secara profesional.”

Ia juga tak membantah temuan mengenai bidang usaha perusahaan yang ternyata adalah perusahaan konstruksi. “CV konstruksi kenapa dibiarkan memberikan bantuan sosial karena kan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

“Bergantung kemampuan saja. Yang penting bisa memberikan bantuan ke masyarakat. Kembali ke situ,” kata dia.

Ia menggarisbawahi soal kemampuan perusahaan. Soalnya, bantuan dari pemerintah pusat terbatas, padahal masyarakat banyak yang terdampak dan belum menerima bantuan. Dari pendataan pihaknya, jumlahnya ada 33 ribu kepala keluarga.

“Maka kita ambil inisiatif program cepat,” ujarnya. “Siapa pun perusahaan yang mampu membantu, silakan. (Jadi) tidak bisa lihat dari satu sisi.”

Ahyar mengaku sudah menyiapkan perangkat untuk memastikan bantuan tak bermasalah. “Waktu itu pengawasan kita sangat ketat. Ada inspektorat. Yang lain ada tim pengawasan, mulai dari pendataan kemudian termasuk juga bagaimana perencanaannya,” kata Ahyar.

Dia mengklaim, program ini bisa dibilang sukses. “Masyarakat terbantu oleh bantuan kita. Kalau tidak salah itu 19 klaster yang kita bantu. Kondisi saat itu sangat terdampak. Termasuk ada PHK. Banyak sekali,” ujarnya.

4. Potensi kerugian negara

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Terlepas manfaatnya di masa pandemik COVID-19, Ramli berpendapat proyek JPS tahun 2020 rawan untuk dimainkan. Soalnya sembako yang dibagikan jumlahnya besar. Totalnya Rp43 miliar. Dari bermain bersih saja untungnya lumayan.

“Belum kita hitung jika ada pengurangan (permainan) harga (dan barang), kan,” katanya.

Padahal, bantuan non tunai rawan dimainkan. Bahkan sudah jadi modus korupsi yang umum. Bantuan macam ini bisa dimainkan lewat manipulasi spesifikasi, ukuran, hingga kualitas.

Sesuai data, harga beras di penggilingan berkisar Rp7.500 hingga Rp8.500 per kilogram. Sedangkan plafon harga beras JPS diperkirakan mencapai Rp13.400 per kilogram dengan margin sebesar Rp4.900 per kilogram. 

Periode penyaluran JPS tahap 2 saja disalurkan sebanyak 80 ton beras kepada masyarakat.  

Menerima pertanyaan IDN Times, Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa membenarkan soal temuan beras berkutu ini.

“(Waktu itu) kami sudah minta segera diganti,” ujarnya Kamis (15/10/2021).

Polresta Mataram juga memanggil Kepala Dinas Sosial Kota Mataram untuk berkoordinasi pada 25 Maret 2021 lalu.

"Cuma koordinasi saja. Apa sudah dikembalikan beras yang kutuan itu,” ujar Kadek. Dari hasil pemanggilan itu, “Katanya sudah dikembalikan, diganti dengan beras baru,” ujarnya.

Selain temuan beras, ada juga temuan bungkus pengepakan bantuan yang dinilai tak memenuhi standar. Bungkusnya dari kardus bekas. Temuan ini telah dilaporkan ke Inspektorat Kota Mataram.

Sedangkan Kanit Tipikor Polresta Kota Mataram Ipda Komang Wilandra mengatakan sejumlah temuan dalam pelaksanaan JPS itu mengindikasikan adanya kerugian negara.

“Jumlahnya, tidak ingat. Hasil pemanggilan kemarin, kita berbicara kardus itu saja. Sudah dikembalikan. Disampaikan begitu,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram menolak dimintai penjelasan soal tersebut. Dia bahkan membatalkan janji untuk bertemu di kantornya pada Kamis (2/12/2021). “Pertemuan kita batal, ya. Tidak ada data siapa penyalur JPS. Kita sudah diperiksa KPK, BPK. Jadi mohon maaf kami tidak bisa kasi,” ujar Kadis.

Baca Juga: Gubernur Resmikan Mini Pabrik Kosmetik di STIPark Provinsi NTB