Wujudkan Jalan Tol Lembar-Kayangan di Lombok, Biaya Konstruksi Rp16 T

02 Jun 2025, 17:01 WIB

Ilustrasi jalan bypass Mandalika Lombok Tengah. (dok. IDN Times)

Mataram, IDN Times - Pemprov NTB serius mewujudkan proyek jalan tol Lembar - Kayangan sepanjang 82 kilometer (km) dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov NTB siap mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan studi kelayakan atau feasibility study (FS) jalan port to port tersebut pada 2025.

Dari hasil pra FS yang dilakukan pada 2024, jalan tol yang paling memenuhi kriteria di jalur tengah Pulau Lombok, yaitu Pelabuhan Lembar - Praya Lombok Tengah - Kayangan Lombok Timur. Estimasi kebutuhan anggaran untuk biaya konstruksi sekitar Rp16 triliun dan biaya pembebasan lahan sekitar Rp1,9 triliun.

"Kalau jalan tol ini mestinya FS menjadi kewenangan pusat. Jadi setelah kita melakukan komunikasi, kemarin kita sampaikan ke pusat. Untuk mempercepat realisasi port to port jalan tol Lembar-Kayangan, pada 2025 ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran untuk studi kelayakannya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin di Mataram, Senin (2/6/2025).

1. Masuk penanganan 2025-2029

Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sadimin menjelaskan rencana pembangunan jalan tol Lembar-Kayangan masuk dalam penanganan tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040. Sehingga pada 2024, sudah dilakukan pra FS oleh Pemprov NTB dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Hasil pra FS yang dilakukan menghasilkan tiga opsi trase jalan. Trase pertama mulai dari Pelabuhan Lembar menuju jalur Utara Pulau Lombok dekat existing jalan yang ada sekarang tembus ke Kayangan Lombok Timur. Namun, jalur ini cukup panJang dan banyak lahan produktif serta biayanya terlalu mahal.

Trase kedua, pembangunan jalan tol dari jalur selatan Pulau Lombok mulai dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat - Patung Sapi Lombok Barat - Bypass Mandalika - Kayangan Lombok Timur. Sedangkan trase ketiga, melalui jalur tengah Pulau Lombok mulai dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat - Praya Lombok Tengah - Kayangan Lombok Timur.

Sadimin mengatakan dari tiga opsi ini, yang memenuhi kriteria paling tinggi adalah pembangunan jalan tol Lembar-Kayangan melalui jalur tengah. "Sebagian besar jalan baru, ada yang existing. Secara umum sebagian besar jalan baru melewati sawah, bukan pemukiman," terangnya.

2. Biaya pembebasan lahan Rp1,9 triliun dan konstruksi Rp16 triliun

Akses jalan menuju Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sadimin menjelaskan telah dilakukan survei berbagai macam survei termasuk survei pengadaan lahan, survei perkebunan, dan survei irigasi. Untuk pembebasan di Lombok Barat sendiri dibutuhkan dana sekitar Rp300 miliar, Lombok Tengah Rp1 triliun dan Lombok Timur Rp600 miliar.

Sementara untuk pembangunan fisik atau konstruksinya membutuhkan anggaran sekitar Rp16 triliun. "Dari hasil kajian pra FS kemarin, kalau untuk pembebasan lahan 100 persen ditanggung pemerintah, dan pembangunanya, itu hasilnya 9 tahun sudah balik modal," bebernya.

3. Perpendek waktu tempuh jadi 1,5 jam

Ilustrasi jalan Pusuk Lombok Lombok Utara. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sadimin mengungkapkan keberadaan jalan tol Lembar-kayangan vital karena merupakan jalur logistik nasional. Saat ini, jalur logistik nasional Lembar - Kayangan cukup macet dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam. Dengan adanya jalan tol, nantinya jarak tempuh bisa diperpendek menjadi 1,5 jam.

"Dengan adanya jalan tol ini, akan mengurai kemacetan di jalur sekarang, dan membuka pusat pertumbuhan baru di daerah selatan Lombok," terangnya.

Karena yang akan dibangun jalan tol, maka skemanya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Kalau tahun ini dikerjakan FS dan desainnya, tahun berikutnya pusat bisa melaksanakan AMDAL dan seterusnya. Sehingga di akhir masa jabatan pak gubernur itu ada yang terealisasi minimal segmen 1," jelas mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB ini.