Lombok Timur, IDN Times - Menyikapi prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca buruk pada 6 sampai 16 Juni 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim langsung melakukan mitigasi bencana.
Dari hasil mitigasi yang dilakukan, terdapat lima Kecamatan yang rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Lima kecamatan itu adalah Kecamatan Sambelia, Peringgabaya, Sembalun, Sikur dan Jerowaru.
Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Lalu. Mulyadi mengatakan, dari lima kecamatan tersebut, titik rawan bencana terdapat di 20 desa. Sebagian besar titik merupakan rawan bencana banjir.
Mengantisipasi titik rawan bencana tersebut, pihaknya telah melakukan mitigasi dengan melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang dilakukan yaitu, membangun saluran pengarah banjir menuju Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga air hujan yang mengalir dari hulu tidak langsung ke pemukiman warga.
"Selain membangun saluran, pencegahan yang dilakukan yaitu, melakukan normalisasi sungai dengan pengangkatan sedimen, sampah dan pembangunan bronjong, sehingga sungai bisa berfungsi optimal menampung debit air hujan," jelasnya.
Mitigasi bencana lain yang dilakukan BPBD Lotim yaitu tanggap menindaklanjuti laporan masyarakat. Hal-hal kecil yang dilaporkan oleh masyarakat menyangkut rawan bencana langsung ditangani sehingga saat debit hujan tinggi tidak langsung berdampak terhadap pemukiman warga. Sementara di lokasi rawan longsor telah dilakukan rehab rekon.
"Hal-hal kecil yang dilaporkan masyarakat langsung kita tangani, ini juga cukup efektif mencegah bencana banjir yang lebih besar, seperti menangani saluran irigasi yang tersumbat," ujarnya.
Masyarakat diimbau untuk memerhatikan peringatan dini dari BMKG yaitu meningkatkan kewaspadaan saat hujan dan mengurangi aktivitas di aliran sungai.
"Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yaitu, tidak membuang sampah ke aliran drainase dan sungai. Karena itu yang menyebabkan aliran arus air meluber ke pemukiman," pesannya.
Selain itu, warga juga diimbau untuk segera melapor ke pemerintah terdekat ketika ada persoalan lingkungan pemicu banjir yang membutuhkan penanganan.
"Segera laporkan ke BPBD, Damkarmat, SAR dan Pemerintahan terdekat, jika butuh rehab-rekon bisa langsung bersurat," tutupnya.