Warga Keluhkan Tarif Listrik yang Tinggi di Rumah Relokasi Banjir Bima

Menurut Candra, 9 hunian tetap yang dibangun pemerintah pusat itu sengaja tidak diberikan Pemda Surat Keputusan (SK) kepemilikan kepada penerima manfaat. Alasannya, warga masih bersikeras menginginkan lebih dari satu rumah, diluar dari Petunjuk Teknis (Juknis) pembagian.

"Yang minta lebih dari satu ini, warga yang dulu tinggal bersama beberapa Kepala Keluarga (KK) dalam satu rumah. Menurut Pemda, itu gak dibenarkan dalam Juknis pembagian, mereka tetap dikasih satu rumah saja," tegasnya.

Sembilan orang KK yang belum dapat SK dari Pemda tersebut, masih menempati rumah lama bekas diterjang banjir di bantaran sungai. Korban terdampak banjir tersebut masing-masing warga dari bantaran sungai Desa Tambe, Sondosia, Rato hingga Desa Leu.

"Mereka masih tinggal di rumah lama dan numpang di keluarga terdekat. Sambil menunggu diberikan SK kepemilikan rumah relokasi oleh Pemda," bebernya.

Pemdes Tambe saat ini tidak bisa berbuat banyak terkait persoalan itu. Tapi hanya bisa memfasilitasi pertemuan antara Pemda dengan calon penerima manfaat di empat desa tersebut.

"Tidak bisa kami masuk terlalu dalam soal ini, karena persoalan rumah itu tanggung jawab Pemda," jelasnya.

Sisi lain, fasilitas rumah relokasi banjir yang belum lama ini diresmikan Presiden RI, Joko Widodo tersebut dikeluhkan penghuni. Mereka mengeluhkan tingginya tarif untuk pembayaran listrik hingga air.

Dalam sebulan, setiap rumah harus merogoh kocek untuk membayar listrik hingga Rp200 ribu. Hal ini lantaran meteran listrik yang digunakan dalam setiap rumah tersebut berkapasitas 1300 VA.

"Sementara pembayaran air Rp20 ribu pe rbulan. Kalau bayar air agak mendingan, yang jadi soal itu tarif listriknya tinggi. Padahal pemakaian warga di sana gak begitu banyak," tandas Candra.