Kupang, IDN Times - Waki Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meminta warga Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, ia berjanji akan memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah NTT yang terancam diberhentikan pada 2027.
Gibran menyampaikan ini dalam beberapa kesempatan saat kunjungannya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Senin (6/4/2026).
Terkait program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Gibran menegaskan ini pada saat membuka Pawai Paskah Pemuda Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Kegiatan ini berlangsung di Bundaran Tirosa Kota Kupang.
Ia menyampaikan ini untuk diperhatikan terutama oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena. Tidak saja MBG, namun juga terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Garuda hingga Sekolah Rakyat. Menurutnya seluruh program ini lebih berdampak positif bagi masyarakat banyak termasuk NTT
"Yang InshaAllah ke depan akan berjalan lebih optimal memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik saat ini," ungkap Gibran.
Gibran juga menyinggung soal nasib PPPK yang bisa dipangkas karena pembatasan belanja pegawai 30 persen sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kala itu ia bertemu dengan guru-guru saat meninjau SD Inpres Kaniti, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
Ia mengatakan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik bagi para PPPK, terutama yang berprofesi sebagai guru.
"Pemerintah akan mencari solusi terbaik," kata Gibran yang disambut baik guru-guru di sekolah tersebut.
Kunjungan ke sekolah ini merupakan yang kedua kalinya dan kali ini ia memberi 15 unit Chromebook setelah melakukan pembangunan gedung sekolah pada 2025 lalu.
Wakil Gubernur NTT Melki Laka Lena juga menyebut nasib PPPK sebelumnya juga telah direspons oleh Wapres Gibran. Gibran sendiri yang mengutus perwakilan kementerian untuk berdialog dengan para kepala daerah di NTT.
"Pak Wapres sudah mengirimkan Dirjen dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk mencari jalan keluar agar nanti urusan PPPK ini dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan semua pihak," ungkap Melki saat memberi sambutan di Bundaran Tirosa pada pembukaan Pawai Paskah Pemuda GMIT.
Sebelumnya para bupati dan gubernur di NT rapat bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, hingga Badan Kepegawaian Negara, di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa malam (31/3/2026).
Dalam pertemuan itu para kepala daerah ini mengusulkan agar pembiayaan gaji ASN, khususnya PPPK didukung oleh pemerintah pusat. Mereka menyebut ini sebagai relaksasi atau kebijakan afirmatif bagi NTT sebagai wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.
Usulan lainnya terkait peningkatan fleksibilitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penyederhanaan perizinan sektor potensial supaya bisa meningkatkan PAD.
Namun perwakilan pemerintah pusat justru mendorong dua pendekatan utama yaitu pengendalian belanja pegawai dan peningkatan pendapatan daerah.