[WANSUS] Rencana Besar di Balik Penataan Aset Gili Trawangan
Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penataan pemanfaatan aset daerah seluas 75 hektare di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Sengkarut persoalan lahan yang sebagian besar dikuasai masyarakat, perlahan terus diurai benang kusutnya.
Aset daerah milik Pemprov NTB itu sebelumnya dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (PT GTI) seluas 65 hektare dengan nilai kontribusi setiap tahun sebesar Rp22,5 juta. Pada September 2021, Pemprov NTB memutus kontrak kerja sama dengan PT. GTI.
Sejak saat itu, Pemprov NTB mulai menata pemanfaatan aset daerah di Gili Trawangan. Aset daerah yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal oleh masyarakat tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah mulai ditata dengan pola perjanjian kerja sama.
Untuk memfasilitasi dan memaksimalkan potensi Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) di Lombok Utara, Pemprov NTB mulai Januari 2023, telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena. UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena punya rencana besar ke depannya untuk menjadikan kawasan tiga Gili di Lombok Utara menjadi destinasi wisata yang benar-benar berkelas dunia.
Berikut hasil wawancara khusus (Wansus) IDN Times bersama Kepala UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena, Mawardi di Mataram, akhir pekan lalu.
1. Bagaimana rencana pengembangan destinasi wisata Gili Trawangan ke depan dengan adanya UPTD ini?
Pertama, hadirnya UPTD ini mengoptimalkan pengelolaan pariwisata di Gili Trawangan, Air dan Meno. Sehingga karena ini sudah menjadi destinasi wisata unggulan, kita akan lengkapi infrastruktur pendukungnya.
Coba kita cek sekarang, toilet standar, ada atau tidak. Kalau bencana kebakaran, ada tidak pemadam kebakaran. Kayak kemarin saat terjadi kebakaran, tidak ada pemadam kebakaran kita.
Karena tiga Gili ini agak unik. Sudah ada perkampungan penduduk plus lokasi wisata. Ke depan, kita berharap rumah-rumah penduduk di situ, kita bisa kembangkan dengan mengambil konsep homestay.
Jadi, rumahnya sebelah, ada juga homestay. Jadi kita, pakai kayak kampung homestay ke depannya. Bayangan kita, nanti fasilitas publik ada. Lapangannya di mana, gedung budayanya di mana. Intinya, fasilitas publik harus tersedia.
Puskesmas ada gak, kan gak ada sekarang. Sehingga destinasi pariwisata itu, dari sisi fasilitas kesehatan harus ada. Sekarang klinik swasta semua. Harusnya hadir pemerintah.