Wamen PKP Fahri Hamzah Perintahkan Audit Rusunawa Mangkrak di NTB

Fahri mengatakan jika ada Rusunawa yang mangkrak tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, pasti perencanannya tidak benar. Dia menegaskan apabila ada perencanaan yang tidak benar maka layak untuk dilakukan pemeriksaan.

"Kenapa terjadi pembangunan yang tidak direncamakan dengan baik. Jangan-jangan pada saat perencaan, konsultannya atau mereka yang harus mendesain dari awal tidak jujur dan tidak terbuka. Karena ada kemungkinan maksain lahan tertentu milik pejabat ini atau si itu. Harus dibangun di situ, padahal tidak layak," ucap Fahri.

Jika terjadi seperti itu, tegas pria asal Sumbawa ini, ada niat jahat. Dia menegaskan kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh diulangi lagi ke depan. Dia menekankan perencanaan pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat.

"Jangan membangun sesuatu karena di-drop-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat. Rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, rusak, uang rakyat semua itu. Itu harus kita kurangi ke depannya. Rencanya harus matang sekali, makanya kita dorong mulai dari bawah," ujarnya.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun Rusunawa Kayangan Labuhan Lombok pada 2015. Pembangunannya Rusunawa Kayangan Labuhan Lombok untuk nelayan atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program pembangunan rusunawa yang dikhususkan bagi nelayan atau MBR di pesisir Labuhan Lombok itu dengan harapan agar masyarakat nelayan bisa menempati rumah layak huni dan dekat dengan tempat para nelayan beraktivitas.

Karena sebagian besar mata pencarian masyarakat yang tinggal di pesisir adalah nelayan dan masih berstatus masyarakat berpenghasilan rendah.

Rusunawa yang dibangun sebanyak 114 unit terdiri dari 5 lantai dilengkapi dengan meubelair, listrik dan air. Rusunawa Kayangan Labuhan Lombok mulai dihuni oleh masyarakat pada 2017. Namun sekarang, Rusunawa yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar itu ditinggal penghuni dan mangkrak.