Kota Bima, IDN Times - Wali Kota Bima Muhammad Lutfi melelang jabatan pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan pemerintah daerah setempat. Wali Kota Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini diketahui akan mengakhiri masa jabatannya pada 26 September 2023 mendatang.
Ia pun diketahui menjadi tersangka korupsi pengadaan barang, jasa, dan gratifikasi sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbera Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima A Wahid mengatakan, pelaksanaan lelang jabatan sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah. Ia pun tidak mempermasalahkan pelaksanaan lelang jabatan struktural ini.
Apalagi kasus hukum menjeratnya pun belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.
"Ini kan baru tersangka. Saya pikir tidak ada larangan sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap atau inkrah," kata Wahid saat dikonfirmasi, Jumat (15/9/2023).
Wahid mengatakan, ada lima jabatan struktural yang dilakukan pelelangan secara terbuka ini. Masing-masing di Badan Riset Daerah, Staf Ahli Perekonomian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan hingga DPPKB Kota Bima.
Pelelangan jabatan struktural itu berdasarkan rekomendasi KASN dan permintaan Wali Kota Bima sesuai kebutuhan organisasi. Karena masih ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih lowong untuk segera diisi.
"Tim yang ikut terlibat dalam lelang jabatan ini juga diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas," tegasnya.
Menurut Wahid, dalam pelelangan jabatan ini setidaknya ada 15 nama yang telah dikirim KASN. Mereka merupakan hasil tiga besar peserta yang lulus berdasarkan dengan hasil asessmen, track record dan rekam jejak.
Dari 15 nama pejabat itu, masing-masing memiliki potensi yang sama dalam merebut lima jabatan yang lowong. Keputusan akhir, tergantung rekomendasi KASN.
"Siapa yang akan dilantik nantinya kita di daerah gak tahu. Tergantung hasil rekomendasi dari KASN," bebernya.