Wacana Penghapusan Listrik 450 VA, Bambang Haryo: Menyusahkan Rakyat!

Sebagaimana diketahui, pengalihan subsidi listrik untuk warga kurang mampu ini diinisiasi oleh Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Hal ini memicu pro dan kontra dari masyarakat.

Bambang mengatakan bahwa negara-negara di Eropa bahkan telah melakukan penghematan besar-besaran dikarenakan energi fosil yang sudah mulai menipis. Misalnya di Jerman, Inggris, Denmark dan Yunani. Bahkan Sri Lanka melakukan program power cuts / pemadaman selama 10 jam untuk penghematan penggunaan energi listrik di negaranya.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan, wacana penghapusan listrik 450 VA juga akan menyengsarakan rakyat atau masyarakat bawah yang menggunakannya. Dia menyebit sekitar 24 juta pelanggan (keluarga).

Alumni ITS Sepuluh Nopember Surabaya Ini mengatakan bahwa wacana penghapusan listrik ini untuk mendorong masyarakat menggunakan daya listrik lebih besar. Dia menilai bahwa ada kecenderungan ajakan pemborosan untuk menanggung produksi listrik PLN yang sudah terlajur berlebih / over supplay.

"Dari hasil pembicaraan dengan masyarakat pengguna 450 VA, mereka malah menginginkan untuk bisa diturunkan lagi di kelompok 220 VA seperti yang diberlakukan pada jaman orde baru, karena saat ini semua peralatan elektronik baik lampu, televisi, kipas angin dan lain lain watt-nya  sangat rendah dan efisien yang tujuannya untuk penghematan energi tetapi mempunyai kemampuan penerangan yang sangat kuat," ujarnya.

Dia menilai bahwa program 35.000 megawatt inilah yang mengakibatkan produk listrik over supply. Itu lebih dari 50% yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga masyarakat didorong untuk melakukan pemborosan dengan wacana penggunaan listrik yang berlebih.

“Misalnya, wacana penggunaan kompor listrik yang pernah saya tolak di Badan Anggaran di Tahun 2017-2018, dengan program kompor listrik waktu itu yang tentunya akan mengakibatkan pemborosan penggunaan listrik dimasyarakat, karena setiap kompor listrik menggunakan daya diatas 1.000 watt setiap penggunaannya dan tentu masyarakat akan kesulitan untuk membayar tarif listrik di Indonesia yang tagihannya tidak rasional dan sangat tinggi seperti yang saya tulis di IG sebelumnya" ujarnya.

BHS mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah juga perlu mendorong PT PLN untuk melakukan efisiensi, agar PT PLN tidak membebani masyarakat dengan tarif yang tinggi. Di mana saat ini masyarakat dihadapkan tarif listrik yang cukup tinggi.

Dia melihat bahwa tarif PLN sebesar 9,7 sen sudah lebih tinggi dari beberapa negara di Asia Tenggara yang minim energi seperti Indonesia. Misalnya Malaysia 4,9 sen, Vietnam 8 sen dan Laos 3,8 sen sedangkan di Indonesia pembayaran tagihan listrik bisa lebih 2,5 kali lipat lebih mahal dari perhitungan tarifnya sendiri.

“Sehingga, sering tagihan di masyarakat dibanding di Jepang yang tarifnya 22 sen lebih mahal daripada di Indonesia dan bahkan tagihan di Indonesia mendekati tagihan harga listrik tertinggi di Jerman yang tarifnya sebesar 33,8 sen, seperti yang saya tulis di postingan IG saya tentang listrik sebelumnya,“ kata Anggota Dewan Pakar Gerindra ini.

BHS mengatakan bahwa gaji yang diperoleh  pekerja, baik formal maupun informal berkisar Rp1,5 juta sampai dengan Rp3,5 juta dari berjumlah sekitar 70 juta pekerja. Ditambah lagi sekitar 33 juta petani, 4 juta nelayan, serta masyarakat yang menganggur sebanyak 5.8 % dari total penduduk Indonesia berkisar 15.58 juta penduduk. Itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Data BPS).

“Semuanya masuk kategori masyarakat yang masih menginginkan untuk menggunakan listrik dengan daya 450 VA dengan subsidi,”Jelas BHS.

BHS mengatakan bahwa seharusnya wacana perubahan penggunaan daya listrik 450 VA ke 900 VA yang tujuannya untuk menguntungkan PT PLN harus dibatalkan. Hal ini agar tidak menyusahkan masyarakat Indonesia yang saat ini sedang kesulitan ekonomi akibat pandemik dan kebijakan kenaikan harga BBM

Sementara itu, hingga saat ini belum ada kepastian tentang penghapusan daya 450 VA seperti wacana yang ramai diberitakan.

"Kalau tidak salah baru wacana, sampai saat ini belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) atau petunjuk pelaksanaan program ini," kata Manajer Komunikasi PT PLN Persero Unit Induk UID Bali I Made Arya seperti dilansir dari Antara pada Kamis (15/9/2022).

Arya menyebut program tersebut hingga saat ini belum menghasilkan informasi lanjutan bagi PLN Bali, sementara untuk masyarakat yang ingin meningkatkan daya listrik dari 450 VA menjadi 900 VA dapat melakukan pengajuan melalui PLN Mobile.