Kepala Perwakilan BKKBN NTB, saat berkunjungi Bupati Lotim (IDN Times/Istimewa)
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin mengatakan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani stunting, karenanya diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk perusahaan swasta.
"Pengusaha ini sangat dibutuhkan untuk mencapai target penurunan stunting,” ujarnya.
Makripuddin mengatakan bahwa secara nasional, pemerintah menargetkan 1 juta keluarga risiko stunting yang akan dibebaskan dari masalah ini pada tahun 2025. Di NTB sendiri, terdapat 38.552 kepala keluarga (KK) yang termasuk dalam kategori KRS.
“Mereka harus didampingi hingga tuntas melalui program Genting,” jelas Makrifuddin.
Saat ini, NTB mencatat posisi tertinggi dalam jumlah orangtua asuh stunting, dengan 7.000 KRS yang sudah memiliki orangtua asuh. Namun, targetnya adalah memastikan seluruh 38.552 KRS di NTB memiliki orangtua asuh. Program Genting diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting, yang selama ini dinilai masih lambat.
“Pendampingan orangtua asuh tidak membutuhkan waktu lama, cukup tiga bulan untuk melihat perubahan signifikan. Namun, pendampingan harus berkelanjutan hingga anak-anak stunting berusia 2 tahun,” tambah Makrifuddin.