Tukin Gak Dibayar, Aliansi Dosen ASN Wilayah NTB Ancam Mogok Mengajar

04 Feb 2025, 18:46 WIB

Aliansi Dosen ASN wilayah NTB. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengancam mogok mengajar apabila tunjangan kinerja (Tukin) tidak dibayarkan pada bulan Februari ini. Koordinator ADAKSI Wilayah NTB Dr. Ahmad Fathoni mengatakan Tukin dosen ASN pada 2025 telah dialokasikan sebesar Rp2,5 triliun.

"Kalau Tukin tidak dibayarkan bulan Februari, bulan depan kita mogok. Sampai dibayar Tukin itu kita berhenti mogok. Kalau dibayar bulan Mei, maka Mei kita mengajar. Kenapa Tukin dosen di Kemendikti tidak dibayar, sedangkan dosen di kementerian lain dibayar," kata Fathoni di Mataram, Selasa (4/2/2025).

1. Dosen ASN tidak dapat Tukin sejak 2020

Koordinator ADAKSI Wilayah NTB Dr. Ahmad Fathoni. (dok. Istimewa)

Fathoni menyebutkan total jumlah dosen baik ASN dan swasta di Indonesia sebanyak 300 ribu orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 100 ribu orang merupakan dosen ASN/PNS.

Dia merincikan sekitar 5.000 orang dosen ASN yang diperbantukan di perguruan tinggi swasta di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Kemudian sekitar 50.000 orang mengajar di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), sedangkan sisanya di PTN Badan Layanan Umum (BLU). Sejak 2020, dosen yang mengajar di PTN BH, PTN BLU dan LLDikti tidak pernah mendapatkan Tukin.

"Cuma bagi dosen ASN yang di PTN BH, mereka dapat remunerasi. Seluruh dosen di kementerian lain misalnya dosen IPDN di Praya, Poltekpar Lombok, mereka sudah dapat Tukin sejak 2020. Tapi yang dosen Kemendikti tidak pernah dapat," ungkap Fathoni.

2. Para dosen diberikan angin segar pada Oktober 2024

Tuntut pencairan TUKIN puluhan dosen Politeknik Negeri Madiun (PNM) dan ratusan dosen ASN dari seluruh Indonesia demo di bundaran patung kuda. IDN Times/ Istimewa.

Fathoni menjelaskan para dosen ASN diberikan angin segar oleh Mendikbudristek dengan terbitnya Kemendikbudristek No. 447/P/2024. Dimana, Mendikbudristek periode sebelumnya Nadiem Makarim berjanji memberikan Tukin bagi dosen ASN mulai Januari 2025.

"Begitu Januari kemarin, tidak ada uangnya karena menteri baru tidak menganggarkan. Karena Sekjen Kemendikbudristek pindah ke Kemendikdas. Kementerian jadi Kemendiktisaintek yang baru. Jadi tidak muncul lagi di 2025," jelasnya.

Fathoni menjelaskan dosen ASN Kemendikti tidak mendapatkan Tukin sejak 2020. Namun dosen ASN di luar Kemendikti seperti IPDN dan Poltekpar sudah mendapatkan Tukin sejak 2020.

"Itulah yang diperjuangkan sejak 2020, seperti kementerian lain. Kita bersuara karena daerah ini, Bali, NTB dan NTT di bawah LLDikti Wilayah VIII. Kita sudah beberapa kali melakukan audiensi dan menyampaikan kepada Kepala LLDikti Wikayah VIII. Tapi karena posisinya di bawah menteri, hanya menyampaikan saja," tutur Fathoni.

3. Tukin dosen ASN 2025 sebesar Rp2,5 triliun

Puluhan dosen demo di ULM Banjarmasin tuntut pembayaran tukin.

Fathoni menyebutkan Komisi X DPR RI dan Kementerian Keuangan telah menyepakati alokasi anggaran untuk Tukin ASN 2025 sebesar Rp2,5 triliun. Tetapi alokasi anggaran sebesar itu hanya untuk Tukin sebanyak 30.000 dosen ASN.

Jika itu dibayarkan maka dosen ASN akan mendapatkan Tukin sebesar Rp3-4 juta per bulan di tahun 2025. Selama ini, kata Fathoni, dosen ASN Kemendikti hanya memperoleh gaji saja.

"Dosen ASN ini hanya dapat gaji saja makanya mau mogok mengajar. Ini sudah disepakati kalau tidak cair Tukin bulan ini, awal Maret 2025 mulai pembelajaran. Itu dosen tidak akan ngajar nanti satu bulan, dua bulan, tiga bulan sampai cair Tukin," tandas Fathoni.