Tim Percepatan Gubernur NTB "Gemuk", Gaji Bisa untuk Perbaiki Ratusan RTLH

11 Nov 2025, 19:36 WIB

Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Besaran gaji dan jumlah Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi (TAG-P3K) Pemprov NTB mendapatkan sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. FITRA NTB menilai Tim Percepatan Gubernur NTB itu terlalu gemuk dan perlu dilakukan perampingan.

Tim Percepatan Gubernur NTB terdiri dari para akademisi dan eks tim sukses yang berjumlah 15 orang. Satu orang sebagai Koordinator, satu Wakil Koordinator dan 13 orang anggota. Kemudian satu koordinator asisten dan dua asisten. Serta, ketua sekretariat dan dua anggota sekretariat.

Dalam setahun, anggaran daerah yang dihabiskan untuk gaji atau honorarium Tim Percepatan Gubernur NTB hampir Rp3 miliar atau Rp2,98 miliar. FITRA NTB mengatakan anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki ratusan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga miskin yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemprov NTB.

"Dengan beban belanja honorarium mereka ini sangat besar. Agak tidak tepat rasanya dengan situasi sekarang, kemudian banyak sekali kebutuhan daerah yang mestinya bisa dibiayai dengan anggaran yang besar. Saya justru mendorong gubernur melakukan perampingan tim percepatan biar tidak terlalu gemuk," kata Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda dikonfirmasi di Mataram, Senin (11/11/2025).

1. Perlu perampingan Tim Percepatan Gubernur NTB agar tidak terlalu membebani APBD

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Ramli mengatakan tidak masalah Gubernur NTB membentuk tim percepatan untuk mengawal program prioritas dan program unggulan sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Keberadaan tim percepatan dapat membantu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam memastikan visi misi NTB Makmur Mendunia berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Tapi sekali lagi, kritiknya apakah sebesar ini beban (honorarium) yang harus kita keluarkan setiap tahun. Yang perlu kita dorong perlu perampingan biar tidak terlalu berat beban kita keluarkan. Sehingga Pemda bisa berhemat untuk bisa dialihkan untuk program yang lebih substantif dan prioritas," ujarnya.

Idealnya, kata Ramli, Tim Percepatan Gubernur NTB maksimal 5 orang atau minimal 3 orang untuk memastikan triple agenda Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal - Indah Dhamayanti Putri.

"Tapi kita belum tahu apa pertimbangannya sehingga 15 orang jumlah Tim Percepatan Gubernur ini. Sehingga beban honorarium mereka menjadi sangat besar," kata dia.

2. Gaji Tim Percepatan Gubernur NTB bisa membiayai perbaikan ratusan RTLH setahun

Ilustrasi rumah tidak layak huni di Lombok Utara. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dengan gaji Tim Percepatan Gubernur NTB dan petugas sekretariat hampir Rp3 miliar setahun, menurut Ramli, dapat memperbaiki ratusan RTLH warga miskin di NTB. Dengan gaji yang mencapai hampir Rp3 miliar setahun, dapat digunakan untuk membayar honor guru tidak tetap di SMA/SMK daripada membebankan sumbangan biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) kepada wali murid.

"Jadi itu angka yang begitu besar menurut saya yang bisa kita pakai untuk membiayai program prioritas daerah apabila kita hemat dengan melakukan perampingan tim percepatan," kata Ramli.

Menurut Ramli, tantangan yang dihadapi Pemprov NTB pada 2026 cukup besar di tengah celah fiskal yang sempit. Anggaran yang dimiliki Pemda sedikit tetapi program prioritas membutuhkan anggaran yang cukup besar seperti program Desa Berdaya.

3. Gaji Kordinator Tim Percepatan Gubernur NTB sebesar Rp16 juta per bulan

Ilustrasi Gaji Karyawan (pexels.com/Robert Lens)

Diketahui, Koordinator TAG-P3K mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp16 juta, Wakil Koordinator Rp15,5 juta per bulan dan anggota sebesar Rp15 juta. Untuk pembayaran gaji TAG-P3K dan petugas sekretariat, menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB sebesar Rp2,982 miliar dalam setahun.

Penjabat Sekda NTB Lalu Moh. Faozal yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin (10/11/2025), membenarkan besaran gaji yang diperoleh TAG-P3K. "Kita harus sesuaikan apa yang didapat dengan apa yang dikerjakan. Besar(gaji) yang didapatkan, lebih berat yang dikerjakan," kata Faozal.

Adapun rincian gaji Tim Percepatan Gubernur NTB, antara lain:

Koordinator TAG-P3K sebesar Rp16 juta per bulan
Wakil Koordinator TAG-P3K sebesar Rp15,5 juta per bulan
Anggota TAG-P3K sebesar Rp15 juta
Koordinator Asisten TAG-P3K sebesar Rp7,5 juta per bulan
Asisten TAG-P3K sebesar Rp6 juta per bulan
Ketua Sekretariat TAG-P3K sebesar Rp1 juta per bulan
Anggota Sekretariat TAG-P3K sebesar Rp750 ribu per bulan

Dalam setahun, anggaran yang dihabiskan untuk gaji Koordinator TAG-P3K sebesar Rp192 juta, Wakil Koordinator TAG-P3K sebesar Rp186 juta dan 13 Anggota TAG-P3K sebesar Rp2,34 miliar.

Sedangkan untuk Koordinator Asisten sebesar Rp90 juta dan Asisten sebesar Rp144 juta. Sementara, anggaran yang dihabiskan dalam setahun untuk Ketua Sekretariat TAG-P3K sebesar Rp12juta dan Anggota Sekretariat TAG-P3K sebesar Rp18 juta.

Adapun daftar 15 nama TAG-P3K Pemprov NTB, antara lain: