Terancam PHK, BKN Sarankan 518 Honorer Pemprov NTB Cari Pekerjaan Lain

Pratama mengatakan ratusan pegawai honorer Pemprov NTB yang terancam kena PHK akhir tahun ini dapat dipekerjakan menjadi tenaga outsourcing atau alih daya. Dia menjelaskan semua jabatan di luar aparatur negara (ASN) dapat menggunakan skema outsourcing.

"Jadi mereka bisa dipekerjakan sebagai cleaning service, satpam, itu sebenarnya sudah keluar dari jabatan ASN. Itu bisa ada dua kemungkinan, ada PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) atau outsourcing. Jadi itu tetap bisa dipekejakan, sumber pembiayaan dari APBD," jelasnya.

Pratama menambahkan tenaga honorer yang terancam PHK masih dapat dipekerjakan selama masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah punya anggaran untuk merekrut tenaga outsourcing.

"Harus dipahami dan ada cara untuk merekrut, kalau misalnya mereka tetap dipekerjakan. Tidak sebagai ASN tapi sebagai tenaga outsourcing. Selama ada anggarannya dan itu masih dibutuhkan, iya itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah," terangnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Tri Budiprayitno menyampaikan bahwa Pemprov telah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terkait nasib 518 pegawai non ASN yang terancam kena PHK. Pemprov NTB berharap ada solusi dari Kemen PAN-RB untuk mencegah terjadinya PHK terhadap ratusan pegawai honorer tersebut.

"Sudah jelas di dalam surat yang kita buat pada 20 Agustus 2025 untuk memohonkan apa solusinya terkait 518 pegawai non ASN Pemprov NTB. Kita tetap berupaya mencari celah. Celah itu tentu kita juga ingin dibukakan," kata Tri.

Tri menjelaskan persoalan tenaga honorer yang terancam kena PHK bukan saja di Pemprov NTB. Tetapi persoalan ini juga dihadapi Pemda kabupaten/kota. "Kabupaten/kota juga mengalami hal yang sama. Karena kondisinya hampir merata non ASN yang tidak terdata," terangnya.

Dari hasil pemetaan, verifikasi dan validasi terhadap pegawai honorer yang dilakukan dengan memperhatikan status aktif bekerja, dan sumber anggaran gaji yang bersangkutan.

Pegawai honorer atau non ASN yang berpotensi diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) masing-masing Kepala Perangkat Daerah sejumlah 9.452 orang.

Dengan rincian PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 5.840 orang dan PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 3.612 orang.