Temuan MBG Apel Busuk di Mataram, SPPG Lakukan Evaluasi Besar-besaran

Nurhaniningsih mengatakan apel yang busuk kini sudah diganti oleh SPPG. Untuk MBG dengan penerima manfaat di SDN 34 Ampenan dilayani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda NTB.

Dia mengatakan bagi siswa yang belum mendapatkan MBG pada Jumat (13/2/2026) kemarin diberikan pada hari ini, Sabtu (14/2/2026). Pihak SPPG juga telah mengganti apel yang busuk.

"Ada anak yang belum dapat, tadi datang mengambil. Yang belum dapat itu nanti datang di-WA sama bapak dan ibu gurunya," kata dia.

Nurhaniningsih tak menyebutkan jumlah apel yang busuk karena belum sempat dihitung. Pada pembagian MBG, Jumat (13/2/2026) kemarin sempat terlambat karena datang saat siswa sudah mau pulang.

Jumlah siswa penerima manfaat MBG di SDN 34 Ampenan sendiri sebanyak 236 orang. "Tapi sekarang sudah tidak ada masalah," kata dia.

Sementara, Kepala SPPG Polda NTB Agil mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan sekolah untuk mengganti apel yang rusak. Dia mengatakan apel tersebut kematangan, jumlahnya sekitar 8 biji.

"Sempat ada beberapa diberikan cuma beberapa biji sekitar 8 biji, kematengan itu. Ini sudah kami ganti, sudah kami berikan ke pihak sekolah," jelas Agil.

Terkait peristiwa ini, Agil mengatakan pihaknya langsung melakukan evaluasi besar-besaran. Menurutnya, apa yang terjadi di SDN 34 Ampenan dijadikan pembelajaran.

"Kami langsung evaluasi besar-besaran. Ini jadi pembelajaran buat kami juga. Kami SPPG Polda juga lebih teliti untuk memilih bahan baku atau atau buah-buahan," kata dia.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 21 dapur makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) buntut kasus keracunan makanan MBG. Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani mengatakan 21 dapur MBG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di 9 kabupaten/kota di NTB.

"Update terakhir yang sudah dihentikan sementara operasionalnya 21 SPPG. Itu data yang dikeluarkan langsung oleh BGN dan kewenangan BGN untuk melakukan pemberian sanksi atas rekomendasi dari Satgas MBG Provinsi dan kabupaten/kota," kata Fathul di Mataram, Jumat (13/2/2026).

Fathul menegaskan pemberian sanksi kepada SPPG bermasalah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjamin agar menu MBG yang didistribusikan sesuai ketentuan. Untuk itu, seluruh pengelola SPPG di NTB diwarning supaya jangan main-main.

"Intinya tidak usah main-main karena ini menyangkut makanan dan langsung dirasakan oleh penerima manfaat terutama peserta didik usia PAUD, TK, SD dan SMP. Ini generasi muda yang harus dilayani dengan baik dan disiapkan gizinya dengan baik. Jadi tidak usah main-main dalam hal ini," ujarnya mengingatkan.

Fathul menyebut jumlah SPPG di NTB sebanyak 706 yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dengan rincian 114 SPPG belum melayani, 592 SPPG aktif dan 21 SPPG yang berhenti beroperasi.

Adapun rincian 21 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya terdapat di Lombok Barat 1 SPPG, Lombok Tengah 1 SPPG, Lombok Timur 4 SPPG, Sumbawa 3 SPPG, Dompu 3 SPPG, Bima 4 SPPG, Sumbawa Barat 2 SPPG, Lombok Utara 2 SPPG dan Kota Mataram 1 SPPG.