Mataram, IDN Times - Dugaan pencemaran lingkungan di Teluk Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan atensi dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).
Kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu langsung menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) melalui Zoom Meeting terkait dugaan pencemaran lingkungan di perairan Teluk Bima, Kamis (28/4/2022). Rakornis tersebut dihadiri pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB Madani Mukarom yang dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Jumat (29/4/2022) menyebutkan ada sejumlah poin dari hasil Rakornis yang menjadi perhatian bersama.
Bahwa benar terdapat semacam gumpalan atau jelly di perairan Teluk Bima yang mengakibatkan beberapa fauna seperti ikan-ikan kecil perairan mati. Secara kasat mata, gumpalan dimaksud memiliki bau seperti lumut dan tidak berbau seperti minyak.
Ada kemungkinan fenomena itu disebabkan oleh pengkayaan hara yang dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik. Madani mengatakan telah dilakukan imbauan kepada masyarakat oleh dinas setempat agar tidak mengonsumsi ikan-ikan yang mati.
Selain itu, PT. Pertamina Parta Niaga-Regional Jatimbalinus Integrated Terminal Bima menegaskan bahwa tidak ada kebocoran atau tumpahan minyak dari aktivitas usaha yang dilakukan.
Untuk mengetahui komposisi dari gumpalan yang berada di Teluk Bima, Madani mengatakan telah dilakukan pengambilan sampel yang selanjutnya akan diuji di laboratorium. Dalam Rakornis tersebut juga disepakati akan dilakukan penelitian lebih lanjut bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia terkait dengan fenomena yang terjadi di Teluk Bima.
Dikatakan, akan dilakukan Rakornis lanjutan yang akan membahas penyebab dari fenomena yang terjadi di Teluk Bima. "Untuk mencegah isu-isu yang beredar di media sosial, maka diimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sembari menunggu hasil penelitian," katanya.
Rakornis tersebut dihadiri Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim dan Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir.
Kemudian pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktur Pengendalian dan Pencemaran Pesisir & Laut dan Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kepala Pusat Riset Kelautan, dan Kepala Balai Riset dan Observasi Laut. Selanjutnya dari Kementerian Perhubungan yaitu Kepala Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Badas.
Selain itu dari BRIN, yaitu Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh – Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa. Dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan PT. Pertamina Parta Niaga-Regional Jatimbalinus Integrated.