Tantangan Bupati Baru, DPRD Lombok Timur Minta Evaluasi dan Reformasi

DPRD Lombok Timur mengapresiasi beberapa capaian indikator pembangunan yang melampaui target sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ 2024. Namun, mereka mempertanyakan efektivitas pencapaian tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, DPRD mendesak Bupati baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar perencanaan pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata.

“Jangan sampai ini hanya bagus di atas kertas, tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya,” tegas Saepul Bahri, anggota DPRD dari PPP yang mewakili gabungan komisi.

Di sektor pertanian, kelangkaan pupuk masih menjadi masalah yang terus berulang. Perubahan kebijakan subsidi dari pemerintah pusat dinilai memperumit distribusi pupuk di daerah. DPRD meminta pemerintah daerah lebih sigap dalam mengatasi masalah ini agar petani tidak terus dirugikan.

Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. PD Selaparang Energi dan PD Agro Selaparang tercatat terus mengalami kerugian sejak 2019. Alih-alih menjadi penggerak ekonomi daerah, kedua BUMD ini justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau terus merugi dan tidak ada perbaikan, lebih baik dibubarkan atau di-merger saja. Jangan sampai uang daerah terus terbuang tanpa ada manfaat bagi masyarakat,” ujar Saepul.

DPRD juga menyoroti lemahnya sistem pendataan dan pengelolaan pajak daerah. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mampu memaksimalkan potensi penerimaan akibat keterbatasan teknis serta regulasi yang belum memadai. DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan reformasi administrasi perpajakan, termasuk memperbaiki basis data dan meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 2,53% juga menjadi tantangan serius. DPRD mendesak pemerintah daerah lebih agresif dalam menciptakan lapangan kerja serta memperbanyak pelatihan bagi tenaga kerja agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Di bidang pendidikan, DPRD menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan di Lombok Timur. Mereka meminta pemerintah daerah meningkatkan layanan pendidikan nonformal, memperbaiki kualitas sekolah, serta mempercepat pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.

Di sektor kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Lombok Timur saat ini berada di angka 71,95 tahun. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, DPRD berharap pemerintah daerah tetap fokus meningkatkan layanan kesehatan agar indikator ini terus membaik.

DPRD juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian serta meningkatkan nilai tambah bagi petani. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dibandingkan hanya berfokus pada peningkatan produksi semata.

Dengan berbagai persoalan yang dihadapi, DPRD berharap Bupati baru mampu menjawab tantangan ini dengan kebijakan yang lebih konkret dan tepat sasaran. Masyarakat Lombok Timur menanti langkah nyata, bukan sekadar wacana.

“Kami berharap Bupati baru bisa membawa perubahan yang signifikan bagi Lombok Timur. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama,” pungkas Saepul.