Tantangan BPPD NTB dari Tiket Mahal hingga Kunjungan Wisatawan

Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB Dewantoro Umbu Joka menyampaikan, biaya tiket pesawat yang mahal merupakan salah satu masalah yang perlu segera ditangani oleh pengurus BPPD NTB yang baru. Sebagai destinasi wisata prioritas di Indonesia, biaya tiket pesawat ke Lombok seharusnya tidak semahal saat ini.

Menurut Dewantoro, biaya tiket pesawat dari Lombok ke Bali hampir sama dengan biaya tiket dari Lombok ke Kuala Lumpur, Malaysia. Harga tiket Lombok-Bali saat ini mencapai lebih dari Rp1 juta, sementara Lombok-Kuala Lumpur sekitar Rp1,2 juta.

Dewantoro menyatakan bahwa perbedaan harga yang signifikan ini tidak sebanding dengan jarak tempuh, di mana Lombok-Kuala Lumpur memakan waktu sekitar 2,5 jam, sedangkan Lombok-Bali hanya sekitar 40 menit. Meskipun masalah ini telah disampaikan kepada Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata, belum ada perubahan signifikan dalam harga tiket pesawat hingga saat ini.

"Ini menjadi PR yang harus segera diatasi oleh pengurus yang baru. Perlu ditemukan solusi dengan pemerintah untuk menangani akar masalah ini," ujar Dewantoro.

Dewantoro juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab mahalnya tiket pesawat dari Lombok ke Bali adalah karena hanya ada satu maskapai yang melayani rute tersebut menggunakan pesawat ATR. Setelah berkomunikasi dengan maskapai, diketahui bahwa biaya operasional, pemeliharaan, dan layanan bandara yang tinggi menjadi penyebab utama dari harga tiket yang mahal.

"Jika memungkinkan, hal ini perlu ditekan. Selain itu, pesawat yang melayani rute Lombok-Bali memiliki kapasitas yang kecil, hanya sekitar 70 kursi, sehingga biaya operasionalnya lebih tinggi," tambahnya.

Dewantoro menekankan bahwa pengurus BPPD NTB yang baru harus bertindak cepat sesuai dengan tanggung jawabnya dalam mempromosikan pariwisata. Dia sendiri merupakan salah satu calon pengurus BPPD NTB dari unsur asosiasi kepariwisataan. Ada sembilan pengurus BPPD NTB yang akan menjadi unsur penentu kebijakan, termasuk empat pimpinan asosiasi kepariwisataan, dua akademisi/pakar, satu dari asosiasi penerbangan, dan dua dari asosiasi profesi.

"Mereka yang bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan tidak akan menerima gaji. Yang mendapat gaji adalah pelaksananya. Karena unsur penentu kebijakan tidak akan bekerja setiap hari di kantor," tegas Dewantoro.

Dewantoro mengatakan bahwa pengurus BPPD NTB yang baru harus segera bertindak sesuai tupoksinya dalam melakukan promosi pariwisata, termasuk dalam memperluas pembukaan rute penerbangan langsung ke Lombok, baik domestik maupun internasional. Saat ini, sudah ada penerbangan langsung Lombok-Kuala Lumpur dan Lombok-Singapura.

Dia menekankan bahwa Malaysia dan Singapura merupakan pasar potensial bagi pariwisata NTB, sehingga promosi perlu dilakukan secara aktif di negara-negara ASEAN. Kuala Lumpur merupakan hub penerbangan internasional, sementara Singapura menjadi hub penerbangan ke Eropa.

"Penting untuk meningkatkan promosi, baik secara online maupun offline, sehingga wisatawan lebih tertarik untuk mengunjungi NTB. Kami perlu memanfaatkan dana promosi dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Selain itu, Dewantoro juga menyarankan agar NTB mengadakan pameran pariwisata sebesar Bali dengan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF). Saat ini, pameran wisata di NTB masih berskala kecil.

Dengan adanya pengurus BPPD NTB yang baru, diharapkan dapat memfasilitasi penyelenggaraan pameran pariwisata skala besar dengan mengundang duta besar dan pembeli dari luar negeri.

Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 2,5 juta orang, terdiri dari 60 persen wisatawan domestik dan 40 persen wisatawan mancanegara. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan ke NTB mencapai 2 juta orang.