Tangani Dampak Inflasi, Pemda di NTB Siapkan Anggaran Rp64,8 Miliar

Sudarmanto menyebutkan secara keseluruhan total pagu anggaran yang disiapkan oleh 11 Pemda di NTB sebesar Rp64,865 miliar. Atau rata-rata sebesar 2,32 persen dari DTU yang diperhitungkan sebesar Rp2,667 triliun.

"Ini berarti bahwa alokasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Barat berada di atas alokasi wajib 2% sesuai amanat PMK tersebut," kata Sudarmanto.

Pemprov NTB sendiri, sebut Sudarmanto, mengalokasikan belanja perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi sebesar Rp10,899 miliar. Atau jumlahnya sebesar 2,11 persen dari DTU yang diperhitungkan sebesar Rp516,237 miliar.

Sudarmanto juga mengungkapkan realisasi belanja APBN per 31 Oktober 2022 sebesar 80,89 persen. Kemudian realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di NTB khususnya DAK Fisik per 30 September 2022 sebesar 56,37 persen dari pagu.

Ia mengatakan realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebesar 47,54 persen dan juga lebih tinggi dari rata-rata nasional tahun 2022 sebesar 41,65 persen. Dari sisi kinerja penyaluran DAK Fisik Tahun 2022, Penyaluran DAK Fisik Provinsi NTB secara nasional berada pada peringkat 1 nasional.

Tetapi jika dilihat dari realisasi penyaluran ke masing-masing Pemerintah Daerah per 20 Oktober 2022, realisasi DAK fisik untuk Pemerintah Provinsi NTB masih cukup rendah sebesar 46,16 persen. Untuk itu, Kanwil DJPB NTB meminta Pemprov NTB untuk melakukan berbagai langkah dan upaya untuk percepatan penyaluran maupun penyerapan DAK fisik tersebut.

Sementara itu, terkait realisasi Program Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk wilayah NTB tercatat sebesar Rp2,02 triliun. Sedangkan realisasi PEN secara nasional sebesar Rp28,53 triliun.

Sudarmanto merincikan realisasi PEN untuk belanja penanganan kesehatan sebesar Rp373,67 miliar, sedangkan realisasi secara nasional sebesar Rp25,67 triliun. Kemudian belanja perlindungan sosial sebesar Rp1,94 triliun, sedangkan realisasi secara nasional sebesar Rp82,43 triliun.

Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPB Provinsi NTB menyerahkan piagam penghargaan atas Raihan opini WTP ke-11 kali. Penghargaan ini diberikan karena Pemprov NTB mampu menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material.

Opini WTP diberikan kepada Pemerintah Daerah karena selain mampu menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), juga diberikan karena Sistem Pengendalian Intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.