Tampung 225 Siswa, Dua Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di NTB

Dia menjelaskan sebanyak 225 siswa sekolah rakyat untuk tahap I dijaring Dinas Sosial NTB dan kabupaten bersama Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Kriteria calon siswa sekolah rakyat adalah masuk dalam desil 1 dan 2 atau kategori keluarga sangat miskin dan miskin.

Desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1- 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional. Sedangkan Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11- 20 % dihitung secara nasional.

"Kriterianya itu desil 1 dan 2. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar itu diterima. Mengingat bahwa mereka setelah dilihat di lapangan ternyata seharusnya masuk desil 1 dan 2. Karena kita perekrutan ini langsung didampingi BPS," jelasnya.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada siswa sekolah rakyat pada 14 Juli, tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan anak-anak yang sekolah di sana. Tetapi bukan untuk menentukan siswa yang atau tidak masuk sekolah rakyat.

"Sekolah rakyat ini tujuannya di samping memberikan kemudahan akses pendidikan juga kesehatan. Makanya nanti setelah pemeriksaan kesehatan apabila ada penyakit, bisa langsung ditangani," tambahnya.

Nunung menjelaskan bahwa dua sekolah rakyat yang siap beroperasi tahun ini sifatnya untuk sementara atau tidak permanen. Dua gedung yang digunakan hanya dilakukan renovasi untuk dipakai selama satu tahun.

Pemprov NTB telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Pandai Kabupaten Bima untuk lokasi permanen sekolah rakyat. Sekolah rakyat di Pandai Bima ditargetkan menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Selain itu, Pemda kabupaten/kota di NTB juga mengusulkan lokasi pembangunan sekolah rakyat dan masih dilakukan verifikasi oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Sekolah Rakyat tahap I ini sifatnya sementara. Jadi nanti siswanya akan ditransfer ke lahan sekolah rakyat yang akan dibangun sekitar Agustus mendatang. Sekolah Rakyat di Sentra Paramita tidak permanen, sifatnya pinjam pakai," terang Nunung.

Khusus untuk Kota Mataram dan Kota Bima, belum ada lokasi yang sekolah rakyat yang disetujui Pemerintah Pusat. Karena kesiapan lahan minimal 5 hektare untuk dijadikan lokasi sekolah rakyat. Namun, kata Nunung, karena lahan di Kota Mataram dan Kota Bima sangat sulit dipenuhi, nantinya akan ada pertimbangan khusus dari pemerintah pusat supaya tetap ada sekolah rakyat di kabupaten/kota.

Kepala UPT Sentra Paramita Mataram Arif Rohman menambahkan bahwa sekolah rakyat tahap I menggunakan bangunan yang sudah existing yaitu Sentra Paramita milik Kemensos yang selama ini digunakan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial. Dia menjelaskan bahwa semua siswa nantinya akan diasramakan di Sentra Paramita Mataram.

"Untuk kurikulumnya sama dengan sekolah reguler cuma ditambah kurikulum tambahan. Ada pendidikan karakter yang meliputi bagaimana anak itu memiliki jiwa keagamaan, wawasan kebangsaan, motivasi yang kuat, mental tangguh dan menjadi leader, pemimpin masa depan," kata Arif.

Arif mengatakan bahwa seluruh biaya pendidikan siswa sekolah rakyat ditanggung oleh negara. Dia menyebutkan pemerintah menanggung biaya pendidikan dan lainnya untuk siswa sekolah rakyat sebesar Rp48 juta per tahun.

"Pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan dizerokan oleh pemerintah melalui sekolah rakyat. Untuk transportasi, jajan, makan, itu nol. Selain itu, keluarga diberdayakan dan rumah diperbaiki," tutur Arif.

Untuk sekolah rakyat yang permanen, nantinya akan menampung sebanyak 1.000 siswa. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat tahap II akan menampung sebanyak 500 ribu siswa di seluruh Indonesia.

"Sekolah rakyat ini investasi masa depan. Mempersiapkan anak yang punya daya saing dalam 5 sampai 10 tahun kedepan," tandasnya.