Bima, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat alokasi 8 unit Base Transceiver Station (BTS) dari Kementerian Kominfo melalui Bakti Nusantara. Pemancar jaringan tersebut berhasil dibangun di atas lahan yang dihibahkan warga pada 2021 lalu.
Sayangnya, 8 unit BTS tersebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan BTS, masih mengalami kesulitan sinyal telekomunikasi maupun internet.
Kepala Bidang PTIK Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomfotik) Kabupaten Bima, Muhammad tidak menampik kondisi tersebut. Bahkan pihaknya kerap menerima pengaduan dari masyarakat, soal kesulitan sinyal pasca pembangunan BTS.
"Sinyalnya memang masih lemah, bahkan ada juga belum sempat dioperasikan. Kondisi ini kami juga sudah teruskan ke pusat," katanya pada IDN Times, Selasa (30/5/2023).
Menurut Muhammad, 8 BTS tidak beroperasi maksimal karena tidak adanya biaya operasional dari pihak Bakti Nusantara. Pasca-membangun, mereka lalu melepaskan begitu saja. Tidak ada tindak lanjut terkait operasional BTS tersebut.
"Padahal BTS ini harus dirawat dengan biaya operasional. Kalau gak ada biaya operasionalnya, pantas aja di sejumlah desa itu masih lemah sinyal," bebernya.
Sementara itu, disinggung pengawasan yang dilakukan pihaknya, diakui tidak memiliki kewenangan lebih. Diskomfotik hanya sekadar menunjuk titik koordinat pembangunan tower.
"Lebih dari itu, kami gak tahu. Termasuk soal pembiayaan operasional pemancar, itu kewenangan pihak Bakti Nusantara," bebernya.
Muhammad mengaku, 8 pemancar jaringan ini telah dibangun di 8 titik yang sama sekali tak disentuh sinyal. Tiga di antaranya di Desa Piong Kecamatan Sanggar, Doro O'o Kecamatan Langgudu dan Desaa Tarlawi Kecamatan Wawo.