Lombok Timur, IDN Times - KPU Lombok Timur (Lotim) secara resmi telah membuka pendaftaran calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lotim 2024, Selasa (27/8/24). Pendaftaran dibuka selama tiga hari hingga Kamis (29/8/2024).
Di hari pertama dibukanya pendaftaran ini, tidak ada bakal pasangan calon yang datang mendaftar. Rencananya para bakal pasangan calon mulai mendaftar di hari kedua atau pada Rabu (28/8/2024).
Ketua Teknis Penyelenggaraan KPU Lotim, Mulyadi mengatakan, sampai saat ini pihaknya baru menerima tiga surat pemberitahuan dari tiga bakal pasangan cabup-cawabup. Ketiganya adalah pasangan Haerul Warisin-Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin), Syamsul Lutfi-Abdul Wahid (Lutfi-Wahid) dan Rumaksi-Sukisman (Ramah).
Ketiganya akan mendaftar di hari yang sama, yaitu Rabu (28/8/2024) secara berurutan. Dimulai oleh pasangan Ramah, pukul 08.00 WITA, kemudian disusul Lutfi-Wahid pukul 10.00 WITA dan terakhir pasangan Iron-Edwin pukul 14.00 WITA.
"Ada tiga pasangan yang akan datang mendaftar besok Rabu, harinya sama tapi waktunya berbeda-beda," terang Mulyadi.
Selain tiga bakal pasangan tersebut, PKS sebut Mulyadi juga telah mengirim surat permintaan untuk mengakses silon. Ini digunakan untuk mendaftarkan bakal pasangan calon yang diusung.
"Hari ini rencananya PKS akan mengirimkan surat pemberitahuan rencana datang mendaftar, pada Kamis 29 Agustus," sebut Mulyadi.
Setelah keluar putusan MK, PKS langsung deklarasi mengusung kader sendiri di Pilkada Lotim, yaitu Suryadi Jaya Purnama (SJP) sebagai calon Bupati dan pengurus Wilayah NTB NW TGH. Lalu Gede Fatihin sebagai calon wakil Bupati Lotim (TGF).
"PKS rencana mendaftar pada hari terkahir," tersng Mulyadi.
Mulyadi mengatakan bahwa keluarnya putusan MK tersebut membuka jalan bagi partai yang memenuhi 7,5 persen suara sah pada Pileg lalu bisa mencalonkan kader sendiri tanpa harus melakukan koalisi.
Kondisi ini, sebut Mulyadi, menyebabkan ketidakpastian siapa bakal pasangan calon yang akan berkompetisi. Sehingga melihat peta koalisi, ada kemungkinan bisa terjadi perubahan pasangan.
"Kita mengakomodir dan menjalankan putusan MK, sehingga parpol yang memenuhi syarat 7,5 persen bisa mencalonkan sendiri," terangnya.