Tahun 2023, Desa di NTB Peroleh Kucuran Dana Rp1,093 Triliun

07 Des 2022, 18:25 WIB

google

Mataram, IDN Times - Pemerintah Pusat kembali mengucurkan anggaran untuk 1.005 desa di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran berupa dana desa sebesar Rp1,093 triliun.

Sebanyak 1.005 desa yang mendapatkan kucuran anggaran tersebar di 8 kabupaten di provinsi NTB. Antara lain, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima. Kabupaten Lombok Timur tercatat memperoleh dana desa paling besar mencapai Rp277,85 miliar.

1. Rincian dana desa untuk 8 kabupaten di NTB

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB, Sudarmanto. (IDN Times)

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB, Sudarmanto di Mataram, Rabu (7/11/2/2022) merincikan besaran dana desa untuk 8 kabupaten di NTB tahun 2023. Adapun, Lombok Timur mendapatkan pagu paling besar yaitu sebesar Rp277,85 miliar dan paling kecil Sumbawa Barat sebesar Rp47,99 miliar.

Secara rinci disebutkan, dana desa untuk Lombok Barat sebesar Rp139,90 miliar, Lombok Tengah Rp163,26 miliar, Lombok Timur Rp277,85 miliar, Lombok Utara Rp61,83 miliar, Sumbawa Rp148,11 miliar, Sumbawa Barat Rp47,99 miliar, Dompu Rp69,61 miliar dan Bima Rp184,71 miliar.

2. Hingga Oktober, penyaluran dana desa 2022 di NtB sebesar Rp1,031 triliun

Ilustrasi Uang Rp75000 (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Sementara itu, untuk penyaluran dana desa tahun 2022, sampai dengan 31 Oktober lalu, telah mencapai Rp1,031 triliun atau 86,34 persen dari pagu sebesar Rp1,19 triliun. Sudarmanto menyatakan kinerja penyaluran dana desa tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun 2021 yaitu sebesar 82,27 persen.

Selain itu, kinerja penyaluran dana desa di NTB juga lebih tinggi dari kinerja rata-rata nasional di tahun 2022, yakni sebesar 85,27 persen. Ia menyebut, kinerja penyaluran tertinggi di Kabupaten Dompu sebesar 99,68 persen, sedangkan kinerja penyaluran terendah di Kabupaten Lombok Tengah yaitu baru sebesar 80,33 persen.

"Pertumbuhan realisasi Dana Desa di Provinsi NTB sampai dengan 31 Oktober 2022 naik 0,47 persen dibanding periode yang sama di tahun 2021," sebut Sudarmanto.

Untuk penyaluran dana desa tahap III dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi desa yang belum salur, kata Sudarmanto, diminta mengajukan dokumen persyaratan sebelum batas akhir pada 26 Desember 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan penyaluran dana desa (DD) tahap II 2022 untuk Desa Jerogunung Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penghentian penyaluran dilakukan karena puluhan juta DD ditilep oleh bendahara desa.

3. Targetkan zero penyimpangan dana desa tahun 2023

Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB Ahmad Nur Aulia. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia menatgetkan pada tahun 2023, tidak ada lagi desa yang menyalahgunakan dana desa.

Tahun ini, satu desa di Lombok Timur yaitu Desa Jerogunung dihentikan penyalurannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena dana desa ditilep oleh bendahara desa setempat.

Aulia menyatakan pihaknya menargetkan zero penyimpangan dana desa di NTB. Untuk itu, kasus penyelewengan yang terjadi di Desa Jerogunung harus menjadi pelajaran bagi desa-desa lainnya. Pada 2023, Pemprov NTB akan mengeluarkanbsurat edaran gubernur mengenai optimalisasi penggunaan dana desa.

Penggunaan dana desa harus disinergikan dengan kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. "Jangan sampai ada tumpang tindih, tetapi saling mengisi di tengah keterbatasan anggaran," ujarnya.