Tahan Pegiat Wisata, Polres Rote di NTT Didemo Berhari-hari

Pada hari pertama, masa aksi yang berjumlah kurang lebih 50 orang ini tetap menggelar aksi di bawah guyuran hujan deras. Masa aksi dengan salah satu orator, Irman Baleng, meminta agar bertemu dengan EFM di ruang tahanan Mapolres Rote Ndao. Massa juga tidak jadi melakukan audiensi dengan Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono.

Demontrasi ini berakhir pukul 15.00 WITA usai dua orang perwakilan keluarga selesai membesuk Erasmus di ruang tahanan Mapolres Rote Ndao. Aksi demonstrasi di depan Polres Rote Ndao oleh Ikatan Mahasiswa Rote Ndao (IKMAR), simpatisan, aktivis prokeadilan, dan keluarga Erasmus kembali berlanjut esoknya, Selasa (9/9/2025). Massa datang dengan tuntutan yang sama hingga ada aksi bakar ban.

Kemudian pada hari ketiga, Rabu (10/9/2025), terdapat seorang demonstran yang mengalami luka di kepala. Video demonstran dengan kepala berdarah-darah ini kemudian beredar di media sosial. Belum diketahui penyebab jelas insiden tersebut.

Menurut Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono, penahanan Erasmus sudah sesuai dengan laporan dan prosedur. Ia menyebut pihaknya menjamin hak setiap warga negara, baik itu sebagai pelapor maupun terlapor.

"Setiap Laporan yang disampaikan akan diproses sesuai SOP dan kita tetap profesional dalam menanganinya," kata dia dalam pernyataannya, Senin lalu (8/9/2025).

Di sisi lain, Harry Pandie dan Rido Manafe selaku kuasa hukum dari Erasmus menyebut Polres Rote Ndao tebang pilih dalam proses hukum. Alasannya, ada kasus penganiayaan dengan korban adik dari Erasmus yang tidak cepat ditindaklanjuti.

“Ini aneh, yang jelas-jelas melakukan penganiayaan belum ditahan tapi yang hanya menyampaikan pendapat cepat ditahan padahal unsur pidananya tidak terpenuhi,” ujar Rido, Kamis (11/9/2025).

Adik dari Erasmus ini melaporkan warga Spanyol, Victor Gracia, selaku koki di 81 Palm Resort terkait penganiayaan dengan luka-luka pada 26 Juli 2025. Kasus ini terjadi di Desa Nemberala.

Rido menilai ada perlakuan berbeda dari Polres Rote Ndao terhadap dua perkara ini yang dapat juga dinilai sendiri oleh publik. Kedua kuasa hukum ini ingin agar kepolisian khususnya Polres Rote Ndao membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak termasuk terhadap warga negara asing.

“Masyarakat sudah melihat adanya potensi ketidakadilan. Jika polisi tidak bersikap tegas, kepercayaan publik terhadap aparat bisa semakin merosot,” tandasnya.