Pemda Dinilai Tidak Serius Tertibkan Tambang 'Siluman' di Lotim
Dokumen pribadi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Asosiasi sopir dum truk dan asosiasi penambang menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur tidak serius dalam menangani persolan tambang galian C. Terutama soal penarikan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Lombok Timur. Hal itu dikarenakan banyaknya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) MBLB yang diduga karena ulah oknum.
Ketua Asosiasi Sopir Dum Truk Solehudin menyampaikan Pemkab Lombok Timur dinilai tidak serius menangani persolan tambang galian C ini. Mengingat banyaknya tambang siluman atau ilegal yang bermunculan di Lombok Timur dan tidak mampu ditertibkan oleh Pemkab.
"Banyak sekali tambang-tambang siluman yang tetap beroperasi di Lombok Timur ini. Pemkab Lombok Timur terkesan melakukan pembiaran terhadap tambang-tambang siluman ini," terangnya dalam rapat koordinasi bersama Pemkab Lotim, Bappenda, Kejari, Polres Lombok Timur, Rabu (1/03/2023).
1. 40 persen tambang di Lotim tidak lulus AMDAL
dokumen pribadiDari ratusan jumlah tambang di Lombok Timur, hampir 40 persen tidak lulus AMDAL, akan tetapi tambang-tambang tersebut tetap saja beroperasi. Padahal menurutnya, keberadaan tambang ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para petani karena mencemari lingkungan.
Selain masalah tambang, Pemkab Lombok Timur juga dinilai tidak serius dalam menertibkan pajak MBLB. Di mana berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2010 bahwa pajak MBLB itu diberatkan kepada para penambang, akan tetapi praktek di lapangan pajak MBLB malah dibayar oleh para sopir dum truk yang mengangkut material tambang.
"Padahal dalam Perda itu sudah jelas yang berkewajiban membayar pajak itu adalah pengusaha tambang bukan sopir. Kami sering dimintai di portal dengan jumlah yang bervariasi mulai dari Rp10 ribu sampai Rp20 ribu tanpa adanya nota," keluhnya.
Baca Juga: Kejati NTB Panggil Perusahaan Penambang Pasir Besi di Lombok Timur
2. Diduga portal perbatasan tempat bagi-bagi uang hasil pungli
Dokumen pribadiIa menduga bahwa di portal perbatasan tersebut menjadi tempat bagi-bagi duit. Sementara yang disetor ke daerah ialah sisa yang telah dibagi-bagi oleh oknum penjaga perbatasan. Sementara pajak yang murni masuk ke daerah ialah pajak yang dipungut dari sopir yang membawa nota dari perusahaan saja.
"Dikemankan duit-duit ini, kita tidak keberatan kalau sekadar Rp10 ribu. Tetapi penggunaan dan arahnya itu harus jelas. Siapa sih yang tidak mau daerahnya maju. Tapi Pemda terkesan membiarkan semua ini terjadi," ungkapnya.
3. Penarikan pajak MBLB masih menggunakan aturan lama
dokumen pribadiSementara itu, Sekda Lombok Timur H M Juaini Taufiq mengatakan dalam penarikan pajak MBLB ini masih menggunakan aturan lama yakni Perda nomor 10 tahun 2010. Sejauh ini penarikan tarif pajak tetap sama seperti sebelumnya.
"Pemda tidak boleh membuat aturan baru sebelum ada persetujuan. Kalau ada petugas yang memungut pajak dengan alasan Perda baru itu berarti pelanggaran. Jika kami membuat aturan baru maka kami akan dilaporkan. Jadi tidak ada penarikan pajak menggunakan aturan baru," terangnya.
Disebutkan yang berkewajiban membayar pajak MBLB ialah pihak penambang bukan sopir. Karena hal itu sudah jelas diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2010 tersebut, termasuk besaran tarif.
Sementara itu terkait banyaknya tambang ilegal yang masih beroperasi di Lombok Timur, Pemkab Lombok Timur akan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari kejaksaan, kepolisian dan TNI untuk menertibkan tambang-tambang ilegal ini.
"Untuk itu kami meminta kepada kadis Bappenda agar bisa membantu para penambang untuk mengurus izin mereka," pungkasnya.
Baca Juga: Harga Gabah Tingkat Petani di Lombok Timur Anjlok
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
