Soal Sirkuit Mandalika, Zul: Masyarakat Tak Boleh jadi Korban

Dalam perbincangan di kantor IDN Times di Jakarta, Jumat (8/10/202), Gubernur Zul mengaku tidak akan mengorbankan warga Lombok khususnya di Mandalika demi event MotoGP di Mandalika.

"Daerah Mandalika ini memang prioritas Pak Jokowi. Bagaimana mengubah masyarakat dengan sistem," kata Zul.

Kehadiran sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, kata Zul, secara perlahan akan membunuh kebiasaan masyarakat timur yang kerap dicap konservatif. 

"Saya kira hadirnya sirkuit Mandalika ini. Saya kira masyarakat Indonesia ini cukup moderasi," jawab Zul.

Selain itu ujar Gubernur, dalam banyak hal, hampir semua penyelesaian proyek Sirkuit tentunya mendapatkan tantangan. Baik konflik lahan dan proses pembayaran lahan.

"Warga tidak boleh jadi penonton penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan adanya MotoGP kita harap warga bisa nyaman dengan event ini," kata Zul.

Kata Gubernur, kasus lahan yang masih dialami warga di kawasan Sirkuit Mandalika memang menjadi tugas pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi.

Pasalnya mega proyek pembangunan infrastruktur Sirkuit MotoGP Mandalika berada di atas kekuasaan PT ITDC.

"Kami selalu bilang supaya masyarakat kami tidak dirugikan," kata Zul.

"Kalau hanya kuat-kuatan (masyarakat dan ITDC) bisa jadi masyarakat jadi korban," kata Zul.

Usai mendatangi warga di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung Lauk kawasan Sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu, kata Zul, adanya konflik lahan warga diakibatkan kurangnya informasi dan kurang komunikasi antara masyarakat dengan PT ITDC.

"Kita sudah katakan, ITDC tidak punya alas hukum yang kuat terkait lahan di Mandalika. Masyarakat harus dilindungi. Jangan sampai atas nama investasi, atas nama internasional event masyarakat jadi korban," kata Zul.

Menurut Gubernur sejauh ini ITDC tidak memiliki cukup cash (uang) untuk membayar lahan warga yang ada di kawasan Sirkuit Mandalika.

"Kami sudah mengatakan, ITDC paham juga. Jadi kalau tidak punya cukup cash. Kenapa tidak pinjam di bank kami. Jangan sampai masyarakat dininabobokkan," kata Zul 

Tawaran itu ujar Gubernur, ITDC dan Pemda NTB bisa menjalin kerja sama terkait penyelesaian pembayaran lahan warga di Kawasan Sirkuit Mandalika.

Kata Zul, untuk membangun pusat pariwisata di daerah super prioritas (DSP) Mandalika perlu menggandeng semua elemen. Baik elemen masyarakat, para kiai dan tuan guru yang ada di Lombok.

"Kita lihat ada gairah baru untuk masyarakat," kata Zul 

Menjadi Gubernur dari Partai Keadilan Sosial (PKS) yang mayoritas pendukung Islam kata Zul, mengajak semua pemeluk agama lintas elemen mendukung pembangunan di Mandalika.

"Saya kira tidak ada masalah yang berbeda. Mayoritas seperti kami juga. PKS sangat mendukung teknologi internasional event dan segala macamnya," kata Zul.

Saat ini sebut Gubernur, dengan adanya Sirkuit Mandalika ini pemerintah secara tidak langsung menyediakan lapangan pekerjaan.

"Program yang konkret tidak ada masalah. Kita juga meminta daerah lain ikut membangun hubungan dengan cara konstruktif," katanya.

Selain itu, PT ITDC dan Pemerintah Provinsi NTB dan masyarakat Lombok harus senang dengan adanya pembangunan Sirkuit Mandalika.

"Intinya masyarakat terlindungi, semua kita harap berjalan lancar," kata Zul