Silpa APBD 2023 di NTB Tembus Rp822,4 Miliar

25 Jan 2024, 18:44 WIB

Muhammad Nasir

News

Channel

Add as Preferred source

Silpa APBD 2023 di NTB Tembus Rp822,4 Miliar

Mataram, IDN Times - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD di NTB pada tahun anggaran 2023 menembus angka Rp822,44 miliar. Sisa anggaran sebesar itu merupakan akumulasi dari Silpa APBD 10 Pemda Kabupaten/Kota dan Pemprov NTB.

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB NTB Maryono menjelaskan APBD 2023 masih surplus Rp188,29 miliar, sementara pada akhir tahun 2022 lalu mengalami defisit Rp1,006 triliun. Sampai akhir tahun 2023, pembiayaan neto mencapai Rp634,15 miliar. Sehingga secara keseluruhan operasional pelaksanaan APBD 2023 di NTB menimbulkan Silpa sebesar Rp822,44 miliar.

"Angka ini naik Rp427 miliar dari Silpa tahun lalu," sebut Maryono di Mataram, Kamis (25/1/2024).

Ia menyebutkan Silpa tertinggi pada APBD Sumbawa Barat sebesar Rp212,21 miliar disusul Lombok Tengah Rp127,04 miliar dan APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp123,77 miliar.

1. Pendapatan daerah tercapai Rp21,9 triliun

Kabid PPA II Kanwil DJPB NTB Maryono. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Target pendapatan APBD lingkup NTB tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp23,665 triliun atau naik 8,48% dari tahun lalu. Sedangkan belanja ditetapkan sebesar Rp24,329 triliun atau naik 4,59% dari tahun lalu.

Berdasarkan data tersebut, APBD NTB ditetapkan defisit sebesar Rp664,28 miliar. Defisit ditutup dengan pembiayaan dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp969,21 miliar sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp304,79 miliar.

Maryono menyebutkan capaian pendapatan daerah tahun 2023 di NTB sebesar Rp21,912 triliun atau 92,59% dari target. Kinerja capaian penerimaan pendapatan daerah naik 13,51% yoy yang didukung oleh pertumbuhan kinerja PAD sebesar 30,53% dan transfer sebesar 10,15%.

Sementara lain-lain pendapatan daerah mengalami kontraksi 47,29%. Ia menyebut PAD menyumbang 22% dari total pendapatan daerah, turun dari kinerja tahun lalu dengan kontribusi sebesar 24%.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat menyumbang 73% dari total pendapatan daerah di NTB. Angkanya turun dari tahun lalu yang mencapai 76%.

Untuk realisasi belanja daerah pada APBD 2023 mencapai Rp21,724,m triliun atau 89,29% dari pagu. Kinerjanya naik 6,96% yoy yang didukung oleh membaiknya belanja operasi yang tumbuh 13,86% dan belanja ransfer sebesar 5,14%.

Sementara belanja modal dan tak terduga mengalami kontraksi masing-masing 17,52% dan 42,15%. Sebagai belanja dengan pagu terbesar, terang Maryono, belanja pegawai hanya terserap 91,12% dan belanja barang hanya 87,55%.

Serapan di bawah rata-rata pada APBD Sumbawa, Kota Mataram, Bima, Sumbawa Barat yaitu 88,36%, Lombok Tengah dan Pemprov NTB. Sementara itu, serapan belanja pegawai tertinggi pada APBD Lombok Utara sebesar 97,43%.

2. APBD Kabupaten Bima terbesar ketergantungannya dari dana pusat

Google

Maryono menambahkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang terbesar pada APBD Provinsi NTB yaitu sebesar 46,18%. Sedangkan terendah pada APBD Kota Bima sebesar 7,73%.

Angka rasio ini memberikan informasi bahwa semakin besar angka rasio, semakin mandiri dan sebaliknya. Sedangkan rasio dana transfer dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah yang terbesar pada APBD Kabupaten Bima sebesar 87,98% dan terkecil pada APBD Provinsi NTB sebesar 53,80%. Angka rasio ini, jelas Maryono, memberi indikasi besarnya ketergantungan APBD pada dana dari pemerintah pusat.

3. Terbesar belanja pegawai, birokrasi di Lombok Tengah gemuk

Ilustrasi. PNS/ASN (IDN Times/Daruwaskita)

Terkait rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah di NTB, sebut Maryono, terbesar pada APBD Lombok Tengah yaitu sebesar 48,19%. Sedangkan yang terendah pada APBD Pemprov NTB yaitu sebesar 32,11%.

"Semakin besar rasio memberi gambaran semakin gemuknya birokrasi dan sebaliknya," paparnya.

Secara keseluruhan, untuk belanja modal hanya menyumbang 13,60% dari total belanja APBD di NTB. Angka ini berbanding terbalik dengan rasio belanja pegawai. Data ini memberikan informasi besarnya beban birokrasi yang harus ditangani di tiap APBD.