Siap Klarifikasi, Pj Gubernur NTB Mengaku Belum Terima Surat Bawaslu

Gita menegaskan tidak ada pelanggaran netralitas sebagai ASN buntut kehadirannya di DPP Partai Golkar. Ia mempertanyakan pihak yang menuding dirinya berpolitik praktis, apakah sebagai Pj Gubernur tidak boleh berbicara dengan partai politik.

"Saya pembina politik di daerah. Masa' saya haram bicara dengan partai politik. Mana saya berpihak sektarian? Yang tidak boleh itu berpihak sektarian," tegasnya.

Gita mengungkapkan bukan saja Golkar yang meminang dirinya untuk maju pada Pilgub NTB 2024. Tetapi ada sejumlah partai politik. Namun, saat ini, partai politik masih melakukan survei terkait calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilgub NTB 2024.

Gita mengungkapkan dirinya juga siap mundur sebagai Pj Gubernur NTB jika sudah ada keputusan dari partai politik. Dijelaskan, ada ketentuannya jika seseorang menjadi Pj Gubernur.

Begitu juga jika mundur sebagai Pj Gubernur. Ia menyebut kehadirannya di DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu merupakan proses yang sangat awal bulan.

"Yang kemarin itu baru midang (penjajakan) pertama. Tentu ndak boleh midang pertama langsung GR (gede rasa) mau dinikahkan. Tetapi kalau sekian kali saya midang, pantang saya tidak ambil, saya curi dia," kata Gita.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB Itratip mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat panggilan klarifikasi ke Pj Gubernur NTB pada 18 April 2024. Surat panggilan klarifikasi dari Bawaslu NTB diterima Bagian Rumah Tangga Kantor Gubernur NTB.

"Tetapi sampai hari ini, kita belum dapat konfirmasi dari pihak Pj Gubernur, kapan bersedia menghadiri undangan klarifikasi itu. Iya betul, itu kaitan dengan kehadirannya di DPP Golkar," kata Itratip.

Kehadiran Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi ke acara yang digelar DPP Golkar mendapatkan perhatian publik. Karena posisi yang bersangkutan saat ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bawaslu bukan dalam kapasitas memutuskan apakah kehadiran Pj Gubernur NTB di acara partai politik merupakan pelanggaran atau tidak. Itratip mengatakan bahwa tugas Bawaslu NTB adalah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasil klarifikasi itulah yang akan menjadi bahan Bawaslu NTB untuk melakukan kajian.

Apakah itu bentuk pelanggaran kode etik atau tidak. Jika masuk kategori pelanggaran kode etik maka Bawaslu akan meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).