Mataram, IDN Times - Pemerintah Pusat memerintahkan Perum Bulog menyerap sebanyak 551 ribu ton gabah petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2025. Bulog diminta mengoptimalkan penyerapan gabah petani pada saat panen untuk menyetop impor beras.
"Sebanyak 551 ribu ton gabah harus diserap oleh Bulog NTB. Itu penugasan dari pusat. Kalau setara beras sekitar 300 ribu ton," sebut Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma di Mataram, Selasa (14/1/2025).
Meski telah mendapatkan penugasan menyerap 551 ribu ton gabah atau setara 300 ribu ton beras, namun Bulog NTB masih melakukan negosiasi agar targetnya dikurangi.
Wirajaya menyebutkan Bulog meminta target penyerapannya hanya 215 ribu ton beras. Mereka mengaku tidak bisa menyerap sebanyak 300 ribu ton beras pada 2025 karena kekurangan gudang penyimpanan.
"Karena memang kondisi setelah hitung-hitungannya mereka juga mempertimbangkan kapasitas gudangnya. Kapasitas gudang Bulog sekarang 120 ribu ton. Kemudian dia juga menghitung gudang lain milik swasta, maupun KUD (Koperasi Unit Desa), mereka belum bisa jamin," tuturnya.
Saat pertemuan dengan Bulog, Pemprov NTB meminta Bulog tidak lagi mengimpor beras. Karena pada awal Januari ini, Bulog mendatangkan 5.900 ton beras Myanmar ke NTB.
"Makanya saya bilang pada mereka pada saat panen raya benar-benar dioptimalkan penyerapan gabah petani," tegas Wirajaya.
Wirajay menambahkan penugasan penyerapan gabah petani sebanyak 551 ribu ton itu hanya 38 persen dari total produksi gabah di NTB. Pada 2024, produksi gabah petani di NTB sebanyak 1,4 juta ton.
Untuk mengatasi kekurangan kapasitas gudang penyimpanan beras, Bulog telah diminta berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM NTB. Gudang-gudang penyimpanan beras dan KUD diminta dioptimalkan agar penugasan penyerapan 551 ribu ton gabah mencapai target.
"Karena potensi gabah kita 1,4 juta ton gabah atau 800 ribu ton beras setahun. Artinya kita gak kurang stok beras," jelas Wirajaya.
Selain itu, Pemprov NTB juga mengusulkan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar memberikan fleksibilitas harga beli gabah petani kepada Bulog. Selama ini, Bulog terkadang tidak maksimal melakukan penyerapan gabah petani karena harga beli harus sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Sehingga, mereka kadang-kadang kalah dengan pengusaha beras yang berani membeli di atas HPP. "Itu saya usulkan ke Bapanas supaya dia bisa bersaing dengan pengusaha. Sekarang dipatok harga gabah basah Rp6.500 per kilogram. Gabah kering giling Rp8.000 per kilogram. Pengusaha itu di atas itu dia beli supaya dapat gabah," terangnya.