Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengklaim dalam setahun kepemimpinannya tren ekonomi NTT naik dan angka kemiskinan mulai turun. Melki mengungkapkan ini dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Jumat (20/2/2026), bertepatan dengan satu tahun ia dilantik bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma sebagai pemimpin NTT.
“Tren ekonomi kita bergerak positif dan kemiskinan mulai menurun. Ini fondasi penting untuk tahun-tahun berikutnya,” tandas Melki.
Dalam catatannya, Melki menyebut pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2025 naik hingga 5,14 persen sedangkan angka kemiskinan turun hingga 17,50 persen. Hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa arah kebijakannya sudah mulai berdampak.
Ia juga memaparkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dirilis Voxpol Center pada Januari 2026. Survei itu menunjukkan 40,1 persen responden menaruh perhatian pada isu ekonomi dan kesejahteraan.
"Sektor ekonomi dan kesejahteraan kita menjadi perhatian utama publik dan survei terhadap 800 responden di 22 kabupaten/kota ini mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Melki–Johni mencapai 80,5 persen," ungkap dia.
Ia juga membanggakan NTT yang meraih penghargaan Pin Swasembada Pangan dan masuk lima besar nasional untuk peningkatan produksi pangan. Hal itu selaras dengan produksi padi NTT naik signifikan 36,81 persen dibanding 2024, mendekati 1 juta ton gabah kering giling.
Sektor peternakan juga ikut tumbuh, kata dia, dengan adanya peningkatan populasi sapi dari 581.918 ekor pada 2023 menjadi 622.276 ekor pada 2025, atau naik sekitar 6,9 persen dalam dua tahun terakhir.
Melki menegaskan penguatan sektor pertanian, peternakan, kelautan (ekonomi biru), dan pariwisata menjadi tulang punggung strategi ekonomi daerah, termasuk melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal.
Ia juga mengandalkan program One Village One Product (OVOP) pada 44 produk unggulan dan 190 UMKM dalam memperluas akses pasar pada masa kepemimpinannya. Ia juga membentuk NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul pemasaran produk lokal.
Sementara di sisi perlindungan sosial, sebanyak 100 ribu pekerja rentan sektor informal mendapat jaminan sosial. Pemprov mengklaim skema ini sebagai yang terbesar di Indonesia untuk tingkat pemerintah daerah.
Pada saat yang sama ia menanggapi pengeluhan 69,7 persen responden soal persoalan infrastruktur dan kondisi jalan rusak atau yang belum memadai, termasuk 11,1 persen responden yang menyoroti akses air bersih yang belum merata.
Pemprov NTT, kata dia, sudah mengalokasikan Rp96,53 miliar untuk perbaikan jalan provinsi serta mendorong skema Inpres Jalan Daerah (IJD).
"Ini jadi pekerjaan rumah terbesar bagi kita," sebut dia.
Pada saat yang sama Melki menegaskan Survei Kepuasan Masyarakat menjadi “audit sosial” untuk mengukur dampak kebijakan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti jika tidak berdampak pada kesejahteraan warga. Survei ini jadi bahan evaluasi agar kebijakan makin tepat sasaran,” tegasnya.