Setahun, Angka Pengangguran di NTB Bertambah 10.920 Orang

Dia menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja di NTB berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 sebanyak 3,2 juta orang. Angkanya naik 12.100 orang dibanding Agustus 2024. Sementara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 1,12 persen dibanding Agustus 2024.

Wahyudin menambahkan penduduk NTB yang bekerja sebanyak 3,11 juta orang. Angkanya naik sebanyak 1.180 orang dari Agustus 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pendidikan sebanyak 20.140 orang. Pada Agustus 2025 sebanyak 980,95 ribu orang atau 31,58 persen bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 2,09 persen dibanding Agustus 2024.

Dia juga menyebutkan persentase setengah pengangguran di NTB pada Agustus 2025 turun sebesar 1,29 persen. Sedangkan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,32 persen dibanding Agustus 2024.

Wahyudin menjelaskan peningkatan jumlah penduduk bekerja per Agustus 2025 sebanyak 1.180 orang di Provinsi NTB dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya bertambahnya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai beroperasi, sehingga berpengaruh pada peningkatan penduduk yang bekerja.

Namun, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Hal itu disebabkan oleh pergeseran peran tenaga kerja manusia yang digantikan oleh mesin pertanian seperti combine harvester.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Muslim mengungkapkan kenaikan angka pengangguran lebih dari 10 ribu orang dalam setahun terakhir disebabkan tidak imbangnya jumlah angkatan kerja baru dengan lapangan kerja. Dia mengatakan dalam setahun, satu perguruan tinggi di NTB melakukan wisuda sampai empat kali.

Dikalikan dengan jumlah kampus yang ada di NTB maka banyak angkatan kerja baru yang dicetak perguruan tinggi setiap tahun sementara, lapangan kerja di NTB terbatas. Selain itu, kenaikan angka pengangguran yang mencapai 10 ribu orang periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, juga disebabkan lulusan SMK dan perguruan tinggi yang sesuai kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau dunia usaha.

"Disamping keterbatasan lapangan kerja yang tidak imbang dengan jumlah angkatan kerja baru. Juga terkait dengan keahlian lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan," kata Muslim.

Dia menjelaskan Pemprov NTB melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, ada amanat untuk menyusun Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Pemprov NTB akan membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan.

"Dalam peraturan gubernur kita coba godok bagaimana melakukan memperkuat mitigasi ke depan. Contohnya, perusahaan A, B, C, roadmap kebutuhan tenaga kerjanya seperti apa. Melalui Pergub, kita ingin menata setiap pelaku usaha yang menanamkan investasi di NTB, wajib memberikan laporan terkait performa investasinya di daerah sekaligus skenario roadmap kebutuhan tenaga kerja setiap tahun," terangnya.

Sehingga akan memudahkan pemerintah daerah menyusun skenario penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha. Sehingga kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau dunia usaha dapat disiapkan melalui peningkatan skill lulusan SMK dan perguruan tinggi yang ada di NTB.

Muslim membantah jika perguruan tinggi mencetak pengangguran baru di NTB. Dia mengatakan bahwa lulusan perguruan tinggi maupun SMK butuh penguatan skill lebih lanjut melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga pendidikan vokasi swasta.

Sehingga skill dasar yang diperoleh lulusan SMK dan perguruan tinggi diperkuat lagi sesuai kebutuhan dunia kerja. "Mereka sudah punya skill dasar tinggal kita tingkatkan menjadi skill lanjutan berupa kualifikasi sehingga memperoleh sertifikasi sesuai keahliannya. Sehingga bisa mengakses dunia kerja yang kompetitif," jelas Muslim.

Muslim juga menepis banyaknya lulusan SMK dan perguruan tinggi yang menjadi penyumbang pengangguran bukan karena gengsi atau pilih-pilih pekerjaan. Dia mengatakan bahwa lulusan SMK dan perguruan tinggi perlu diupgrade skillnya melalui BLK atau pendidikan vokasi swasta.