Mataram, IDN Times - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB Najamuddin Amy menyebutkan server Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan 6 juta serangan siber hingga Juni 2024. Serangan siber tersebut berasal dari 128 negara.
"Sampai hari ini serangan siber di server Pemprov NTB lebih dari 6 juta uji coba serangan. Itu data bulan Juni kemarin, 6 juta serangan siber di server Pemprov NTB dari 128 negara," sebut Najamuddin di Mataram, Minggu (14/7/2024).
Najamuddin mengungkapkan serangan siber ke server Pemprov NTB ada yang menggunakan Internet Protokol (IP) unik dan Malware. Meski mendapat jutaan serangan siber, kata Najamuddin, masih bisa diatasi oleh CSIRT singkatan dari Computer Security Incident Response Team atau Tim Respons Insiden Keamanan Komputer Diskominfotik NTB.
"Uji coba serangan siber untuk server Pemprov NTB masih bisa kita atasi. Cara mengatasinya kami memiliki Tim CSIRT untuk insiden security siber kita. Kita bekerja sama juga dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Tim Siber Polda NTB," terang Najamuddin.
Disebutkan, Diskominfotik NTB memiliki belasan tenaga IT yang menangani website lingkup Pemprov NTB. Sedangkan Tim CSIRT yang dimiliki sebanyak tujuh orang.
"Bahkan tim kami dari Bidang Sandi dan Keamanan Informasi juga kami kirim mengikuti pelatihan terkait bagaimana upaya menanggulangi serangan siber," jelasnya.
Najamuddin mengatakan Kepala Diskominfotik seluruh Indonesia sempat panik dengan dibobolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya beberapa waktu lalu. Tetapi data Pemprov NTB aman karena disimpan di PDN Batam.
"Karena bagaimanapun juga penyimpanan data utama kita ada di PDN. Itu memang dianjurkan karena kita tak punya server yang lebih besar. Tetapi kita bersyukur, data kita tidak bobol karena penyimpanan di PDN Batam," ungkapnya.
Dijelaskan ada beberapa aplikasi Pemprov NTB yang disinergikan dengan aplikasi pemerintah pusat. Misalnya terkait data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terkait dengan keuangan.
Kemudian, Sistem Informasi Pariwisata Nasional (Sisparnas). "Sedangkan aplikasi layanan publik seperti NTB Mall, NTB Care dan lainnya semuanya masih dalam kendali server Pemprov NTB," jelas Najamuddin.
Najamuddin menambahkan untuk memback up data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar per tahun.
Pihaknya sudah menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar anggaran untuk memback up data dimaksimalkan.
"Kebutuhan kita sampai Rp1-2 miliar cukup per tahun. Untuk kebutuhan internet di sini. Karena kita punya Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Inilah yang menyatukan. JIP kita baru 18 OPD dari 49 OPD," sebutnya.
Ia mengatakan masih ada OPD yang mengoperasikan internet sendiri. Diharapkan semua OPD masuk JIP sehingga lebih mudah dikontrol.
"Supaya bisa kita kontrol lebih bagus, jadi dipusatkan saja di Dinas Kominfotik. Karena sangat rentan dibobol OPD yang belum masuk JIP," tandasnya.