Mataram, IDN Times - Kinerja realisasi anggaran Provinsi NTB semester 1 tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Bahkan mendekati kondisi pada masa pandemik COVID-19 tahun 2020 yang lalu.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mencatat realisasi pedapatan daerah mencapai 37,3 persen atau sebesar Rp2 triliun dari target sebesar Rp5,39 triliun. Sedangkan anggaran belanja daerah hanya terserap sebesar Rp27,6 persen dari target sebesar Rp5,96 triliun.
Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda di Mataram, Jumat (12/8/2022) mengatakan penurunan kinerja penyerapan anggaran ini sangat disayangkan di tengah upaya pemulihan ekonomi dan target penurunan kemiskinan satu digit di NTB. Di mana, upaya mencapai target itu membutuhkan ketersediaan dana dan kecepatan esekusi anggaran.
"Sehingga dapat memberikan daya ungkit dan dampak ekonomi serta kesejahteraan yang lebih cepat dinikmati masyarakat," katanya.
Fitra NTB menemukan bahwa rendahnya realisasi pendapatan daerah disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Nominal PAD yang terserap hingga semester 1 tahun ini hanya sebesar Rp749,9 miliar atau sekitar 29,2 persen dari target.
"Ini memperlihatkan potret riil kinerja OPD yang bertanggungjawab dalam mengumpulkan dana pembangunan di saat klaim positif pertumbuhan ekonomi," katanya.
Disebutkan, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah menjadi kontributor utama rendahnya penerimaan PAD semester 1. Realisasi penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah hanya sekitar 1,9 persen dari target sebesar Rp740,9 miliar. Sedangkan realisasi retribusi daerah hanya 27,6 persen dari target sebesar Rp44,1 miliar.
"Tampaknya rencana Pemprov gagal mencapai target dalam kerja sama pengelolaan aset derah," kata Ramli.
Sebelumnya, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menyebutkan jumlah dana pemerintah daerah (Pemda) di NTB yang nganggur atau mengendap di perbankan mencapai Rp1,7 triliun berdasarkan data sampai 30 Juni 2022. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Sudarmanto mengatakan diperlukan komitmen yang tinggi dari Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/kota untuk percepatan belanja mengingat sudah memasuki semester II 2022.
Hal ini sangat diperlukan untuk membantu mengurangi dana yang menganggur untuk mendorong aktivitas perekonomian di masyarakat yang mulai pulih dari pandemik COVID-19. Berdasarkan hasil klarifikasi, kata Sudarmanto, sebenarnya dana Pemda yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat sudah ada yang dipakai tetapi belum dilaporkan.
Meskipun ada dana APBD yang nganggur di bank sebesar Rp1,7 triliun di NTB, tetapi Sudarmanto mengatakan penyerapan anggaran di NTB lumayan lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia.
"Memang daerah-daerah yang belum menyerap dana Rp1,7 triliun karena kontraknya belum selesai, kegiatan belum dibayar," katanya.
Ada dua hal yang harus diperbaiki Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota agar dana tidak menganggur di bank. Pertama, mempercepat pelaporannya dan kedua, mempercepat belanja atau pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga, ketika Menteri Keuangan merilis belanja APBN dan APBD, laporan dari seluruh Pemda sudah masuk. Ke depannya, kata Sudarmanto, Kemenkeu akan menyalurkan dana transfer sesuai kebutuhan bukan lagi dicairkan setiap bulan.