Rakor Forkopimda regional Nusa Tenggara dan Maluku. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Sebelum peluncuran program BSPS, dilaksanakan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026). Acara itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya soliditas Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Djamari mengatakan pemerintah pusat dan daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan global, termasuk dampak geopolitik dunia terhadap kondisi nasional.
Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari dampak krisis. “Kita berpikir dan bekerja keras dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak ada satu pun negara yang tidak terdampak. Tetapi pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat tidak merasakan kesulitan itu,” ujarnya.
Dia mencontohkan sejumlah program prioritas pemerintah yang tetap berjalan, seperti pembangunan rumah rakyat, koperasi merah putih, hingga penguatan sektor pertahanan. Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Djamari menegaskan bahwa pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi seluruh unsur Forkopimda. Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan daerah menjaga kekompakan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Satu daerah tidak mungkin berjalan baik kalau tidak bersama-sama semua unsur yang ada di daerah. Tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama-sama. Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan para pemimpin daerah untuk berhati-hati dalam bersikap dan berkomunikasi di ruang publik, mengingat masyarakat saat ini semakin kritis dan cepat merespons berbagai isu. “Jangan sampai ucapan, perilaku, dan sikap para pemimpin melukai hati rakyat. Rakyat membutuhkan kita bekerja keras untuk kepentingan mereka,” katanya.
Djamari menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah harus aktif menyampaikan informasi yang cepat dan akurat agar ruang publik tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan.
“Medan kita sekarang sudah berubah ke media digital. Berikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Kalau masyarakat kekurangan informasi, maka ruang itu akan diisi oleh informasi yang salah dan menyesatkan,” ujarnya.
Dia meminta kepala daerah dan unsur Forkopimda responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat guna mencegah konflik sosial maupun aksi massa. “Kalau ada keresahan di masyarakat, datangi dan selesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut, masyarakat menunggu kehadiran kita,” kata dia.
