Bupati Bima saat meninjau Kantor Dinas Peternakan, salah satu aset yang akan diserahkan ke Pemkot Bima, Kamis (9/6/2022).(Juliadin/IDN Times)
M Tayeb mengatakan, wilayahnya setidaknya butuh membangun dua dam untuk menampung luapan air dari aliran sungai dan pegunungan setempat. Itu pun sudah berulang kali disampaikan kepada Pemkot Bima, meskipun belum memperoleh respons positif.
"Itu yang saya bingung dari Pemda, kok wilayah kami yang setiap tahun langganan banjir, tidak ditetapkan wilayah rawan banjir," keluhnya.
Padahal penetapan status tersebut, satu di antara syarat prioritas bagi wilayah tertentu. Agar bisa mendapatkan kucuran anggaran penanggulangan bencana alam dari pemerintah. "Hitungannya begitu baru kami bisa dapat bantuan, tapi selama ini gak juga ditetapkan. Malas saya lapor ke pemerintah, gak ada solusinya," papar M Tayeb.