Santri Korban Pencabulan Pimpinan Ponpes di Lombok Tengah Diintimidasi

Joko mengatakan penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap tiga santriwati yang dilakukan oknum Pimpinan Ponpes di wilayah Kecamatan Pringgarata sedang dalam pemeriksaan saksi-saksi. Polres Lombok Tengah sedang meminta kekerangan tambahan dari para korban.

Namun, pihaknya mendapatkan informasi dari Polres Lombok Tengah bahwa tiba-tiba korban tidak bisa dihubungi sejak pagi. Akhirnya, Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB mendatangi korban. Kemudian berhasil membawa korban menuju Polres Lombok Tengah.

"Korban awalnya tidak mau dilakukan pemeriksaan karena sepertinya ada intimidasi kepada korban. Dari tiga korban yang kita dampingi, ketiganya menolak untuk pemeriksaan tambahan. Akhirnya kita melakukan pendekatan persuasif kepada korban dan keluarganya, akhirnya kami bisa membawa korban," tutur Joko.

Di tengah perjalanan menuju Polres Lombok Tengah, korban mengatakan ada keluarganya datang. Sehingga, kata Joko, dia menunggu di depan Kodim Lombok Tengah. Tetapi ternyata, ada upaya agar korban masuk ke mobil yang setelah ditelusuri plat kendaraannya milik terduga pelaku.

"Kemudian korban kami bawa ke Polres Lombok Tengah. Sampai di Polres Lombok Tengah, ternyata mobil itu mengikuti lagi. Mengikuti dan masuk, awalnya korban mau masuk lagi ke mobil itu. Tapi kemudian polisi menghampiri korban, langsung ditarik masuk ke ruang Polres Lombok Tengah," tuturnya.

Direktur Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram ini mengaku penasaran dengan mobil yang membuntuti para korban saat dibawa ke Polres Lombok Tengah. Setelah dilakukan pelacakan plat nomor kendaraan, ternyata mobil itu milik terduga pelaku.

Demi keamanan, para korban diputuskan untuk ditempatkan di Balai Sosial Paramita Mataram. Terkait adanya upaya intimidasi terhadap korban, polisi akan melakukan pemanggilan tersendiri terhadap oknum yang membuntuti.

"Karena dalam UU TPKS memungkinkan. Itu masuk perintangan penyelidikan. Itu bisa masuk tindak pidana. Selain tindak pidana pokoknya, siapapun yang melakukan upaya-upaya merintangi, itulah yang akan diproses juga," tegas Joko.