Sanding Data Tak Berjalan, Jubir Warga: Kami Izin Kuasai Sirkuit
Mataram, IDN Times - Proses sanding data kepemilikan lahan KEK Mandalika antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan warga tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pasalnya, dua boks data yang diserahkan ITDC kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada Selasa (14/2/2023) lalu, tidak sesuai dengan permintaan.
Juru Bicara Aliansi Pejuang Lahan KEK Mandalika M. Samsul Qomar menjelaskan dalam rapat yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Senin (20/2/2023) terungkap bahwa dari 144 orang warga yang diajukan sanding data oleh Pemprov NTB, tidak ada satu pun yang dijawab oleh ITDC. ITDC memberikan 90 data, tetapi tidak satu pun sesuai permintaan Pemprov NTB.
1. Minta izin kuasai Sirkuit Mandalika
Qomar menuding ITDC membohongi gubernur padahal sudah jelas Pemprov sudah mendapat izin dari kuasa hukum Kementerian BUMN untuk membuka data yang dipersoalkan warga. Tetapi ternyata, data yang diserahkan ITDC tidak sesuai dengan permintaan.
Ia meminta Gubernur bersikap tegas bila perlu marah kepada ITDC. Karena selain sebagai penguasa tertinggi di provinsi NTB, Gubernur Zulkieflimansyah juga Dewan Pengawas KEK Mandalika.
"Kami minta izin sama pak gubernur untuk kuasai sirkuit (Mandalika) yang belum selesai itu. Jangan lagi larang masyarakat mengambil hak-haknya," kata Qomar.
Ia mendorong Gubernur NTB Zulkieflimansyah segera menyelesaikan persoalan lahan KEK Mandalika yang dipersoalkan warga seperti lahan seluas 1,8 hektare. Dimana, sebelumnya ada lahan seluas 1,8 hektare yang diklaim masuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ITDC sebanyak 9 bidang.
"Kita dorong pak gubernur segera menyelesaikan saja soal lahan ini seperti 1,8 hektare dengan sembilan bidang waktu lalu adalah yurisprudensi yang bisa kita jadikan rujukan," katanya.