Tidak Dapat THR, Ribuan Guru Honorer Datangi Kantor Bupati Lotim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Ribuan guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) Lombok Timur (Lotim), mendatangi Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Senin (1/4/2024). Dalam aksinya ini, mereka menuntut Pemerintah untuk berlaku adil, yaitu diperlakukan sama dengan ASN dalam pemberian THR, seperti tahun sebelumnya.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menambah formasi PPPK untuk guru. Termasuk meminta kejelasan perpanjangan SK honorer mereka.
Dalam aksinya ini, salah seorang guru melakukan aksi teatrikal dengan tidur di depan ruang rapat Kantor Bupati Lotim, tempat dilakukannya audiensi antara perwakilan guru dengan pemangku kebijakan Pemkab Lotim.
1. Desak semua tenaga honorer terserap
Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lotim membuka 1.500 formasi untuk PPPK, dengan rincian yaitu 500 untuk tenaga pendidik, 500 untuk tenaga kesehatan dan 500 formasi tenaga teknis. Jumlah formasi ini yang menjadi keberatan utama para GTT.
Menurut mereka, ini terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah guru honorer Lotim yang saat ini berjumlah sekitar 2.130 orang.
"Kita minta penambahan formasi hingga semua honorer terserap, karena kita lihat seringnya peraturan berubah soal pengangkatan honorer," kata Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Keruak, Angkusnadiamin.
Selain mendesak terserapnya pegawai honorer ini, para guru ini juga mendesak agar tenaga honorer diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Kita harapkan diberikan THR seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dinamakan bukan THR, tetapi diberikan saat Ramadan sehingga diasumsikan THR seperti sebelumnya. Itu sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2034,” harap Angkusnadiamin.
2. Terkendala anggaran
Sementara itu, Penjabat Sekda Lotim Hasni mengatakan, jumlah formasi yang ada saat ini yaitu 1.500. Itu sudah disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Formasi itu telah mendapatkan izin prinsip dari Kementerian PANRB, sehingga tidak bisa diubah.
Sementara terkait THR, kata Hasni, itu patuh dan tunduk pada pernyataan Mendagri, yaitu tidak menganggarkan THR untuk honorer. Tapi pihaknya menyebut akan mencari jalan keluar agar honorer mendapat tambahan honor seperti tahun lalu.
"Mendagri bilang tidak ada THR untuk honorer. Kalau memang ada regulasinya, silakan tunjukkan ke kami. Mungkin nanti kita cari jalannya dengan mengganti nama ataupun yang lain, " ucap Hasni.
Sementara itu, terkait perpanjangan SK, dalam proses persiapan. Semua guru yang masuk database di Dapodik dipastikan akan diperpanjang.
“Kalau terkait SK, guru yang sudah masuk database sedang disiapkan SK-nya,” jawab Hasni.
3. Tidak bisa akomodir seluruh guru honorer
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Mugni mengatakan, terkait dengan perekrutan PPPK untuk guru tidak mungkin bisa terserap seluruhnya. Hal itu karena jumlah kebutuhan guru di Lotim hanya 9507 orang guru. Sementara data jumlah guru tahun ini berjumlah 7788 orang. Dengan rincian, PNS sebanyak 4.444 dan PPPK sebanyak 3003. Sehingga hanya butuh tinggal 1.625 orang guru.
"Jumlah kebutuhan sama jumlah honorer ini tidak sesuai, sehingga tidak mungkin terakomodir semua. Makanya kalau kebutuhan guru ini sudah terpenuhi, maka seluruh guru honorer harus berhenti," tegasnya.
Baca Juga: Alasan Iqbal Maju Pilgub NTB 2024 Meski Kariernya Mentereng di Kemlu