Korcam PKH Sakra Lotim Bantah Timnya Bagikan Stiker Caleg
Korcam PKH Sakra, Syamsul Rizal (dok. Syamsul Rizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Kordinator Kecamatan (Korcam) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Syamsul Rizal, membantah tudingan bahwa timnya melakukan kampanye terselubung. Sebelumnya, keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di kecamatan itu mengaku diberikan stiker caleg (calon anggota legislatif) oleh pendamping PKH saat menghadiri sekolah PKH.
Rizal menekankan bahwa pendamping PKH bukan pesuruh para politisi. Sehingga dalam menjalankan tugas pendampingan, Rizal mengatakan bahwa pendamping tetap profesional dan berpegang teguh pada kode etik.
1. Tegaskan tidak ada pembagian stiker caleg
Korcam PKH Sakra, Syamsul Rizal saat melakukan sosialisasi ke KPM (dok. Syamsul Rizal)Hal itu diungkapkan Rizal setelah pihaknya turun melakukan penelusuran ke rumah KPM bersama dengan koordinator pendamping PKH Kabupaten Lotim di Rumbuk Timur. Hasil penelusuran, tidak ditemukan adanya penggiringan atau ajakan untuk memilih caleg tertentu yang dilakukan oleh pendamping.
"Informasi yang menyebut adanya pendamping PKH yang mengarahkan KPM binaannya untuk memilih caleg tertentu itu sama sekali tidak benar dan saya berani mempertanggungjawabkannya," tegasnya, Sabtu (3/2/2024).
Selain melakukan penelusuran ke KPM, Rizal mengatakan telah mengumpulkan semua Pendamping PKH di Kecamatan Sakra untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan yang didapat, tidak ada pendamping yang membagikan stiker atau mengarahkan KPM untuk memilih caleg tertentu.
Ia mengatakan bahwa KPM juga telah membuat surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan membantah telah mengarahkan KPM untuk memilih caleg tertentu.
"Selaku Korcam, saya punya tanggung jawab dan saya langsung turun ke bawah, termasuk juga mengumpulkan semua pendamping. Hasilnya seusai dengan fakta dan keterangan yang saya dapat, apa yang menjadi dugaan itu tidak benar terjadi. Saya tegaskan lagi, pendamping kami tegak lurus dan bukan pesuruh politisi," tegasnya.
Baca Juga: Antisipasi Petugas KPPS Kelelahan, Dikes NTB Siagakan Tim Medis
2. Tetap pegang teguh kode etik dalam menjalankan tugas
Ilustrasi pendamping PKH (Facebook PKH Kecamatan Sakra)Dalam kerja pendampingan KPM, terang Rizal, dirinya tetap bekerja profesional yaitu berpegang teguh pada kode etik. Hal itu juga ditekankan kepada semua pendamping PKH di Kecamatan Sakra, yaitu tetap memegang prinsip-prinsip kode etik tersebut. Terutama di musim politik ini, harus tetap netral dan tidak memihak siapa pun.
Dirinya pun menjamin, pendamping PKH di Kecamatan Sakra tegak lurus pada kode etik itu. Sehingga tidak akan mungkin bisa diintervensi oleh siapa pun, apalagi mengarahkan KPM untuk memilih caleg tertentu.
"Selaku Korcam, saya menjamin pendamping PKH di Kecamatan Sakra tegak lurus pada kode etik. Terkait dengan dugaan penggiringan KPM di Desa Rumbuk Timur itu, saya menjamin informasi itu tidak benar sama sekali," tegasnya.
3. Jadikan pembelajaran
Sekolah dampingan PKH Kecamatan Sakra (Facebook PKH Kecamatan Sakra)Rizal mengatakan munculnya persoalan dugaan pendamping PKH ikut terlibat politik praktis dan dugaan tidak netral pada pemilu 2024 ini harus jadi pembelajaran bagi Pendamping PKH, khususnya di Kecamatan Sakra. Sehingga mereka tetap harus terus bekerja secara profesional.
Ia juga dengan tegas meminta kepada pendamping PKH untuk membuktikan kepada masyarakat, bahwa mereka betul-betul bekerja sesuai aturan dalam menjalankan semua program. Dengan tujuan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.
"Informasi tersebut harus dijadikan cemeti (peringatan, red), kalau mereka harus bekerja dengan tulus menjangkau program yang ada dengan satu tujuan yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera," tutupnya.
4. Bawaslu Lotim masih lakukan penelusuran
ilustrasi membawa berkas (freepik.com/freepik)Komisioner Bawaslu Lotim, Divisi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Jumaidi mengatakan pada persoalan ini, pihaknya masih dalam proses pengkajian dari sisi regulasi. Termasuk unsur-unsur dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Ia menjelaskan pihaknya telah meminta Panwascam untuk melakukan penelusuran, apakah dilarang atau tidak di dalam regulasi.
"Kita masih mengkaji dan menelusuri informasi ini," tutupnya.
Baca Juga: Oknum Pendamping PKH di Lotim Diduga Kampanyekan Caleg
