Kejari Lotim Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan Labuhan Haji
Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur (IDN Times/Ruhaili)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) kembali menangani dugaan korupsi yang terjadi di Pelabuhan Labuhan Haji. Sebelumnya Penyidik Kejari Lotim telah menangani dugaan korupsi pada proyek pengerukan kolam labuh.
Kali ini Kejari Lotim menemukan indikasi korupsi pada kegiatan pekerjaan rehabilitasi dermaga pelabuhan Labuhan Haji. Proyek ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Lotim Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungan RI.
1. Telah naikkan status ke penyidikan
Kajari Lombok Timur, Hendro Wasisto (IDN Times/Ruhaili)Kejari Lotim, Hendro Wasisto mengatakan pihaknya telah menaikkan status penyelidikan kasus ini ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-03/N.12.2/Fd.1/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, peningkatan ke tahap penyidikan didasarkan pada fakta hasil penyelidikan SPRINT LID Nomor: PRINT-02/N.2.12/Fs.1/04/2024 tanggal 24 April 2024.
"Kita telah meminta keterangan 14 orang dan pemeriksaan 45 dokumen proyek. Hasilnya ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut," terangnya.
Baca Juga: Hanya karena Cekcok, Suami di Lotim Tega Bunuh Istri
2. Anggaran Rp3,09 miliar
Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur (IDN Times/Ruhaili)Proyek yang laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur pada Tahun Anggaran 2022 bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungan RI dengan pagu sejumlah Rp3.099.630.000.
"Dalam pelaksanaannya proyek ini dikerjakan oleh CV AF sebagai pemenang tender," terang Hendro.
3. Segera jadwalkan pemeriksaan saksi
ilustrasi hukum (unsplash.com/Sasun Bughdaryan)Hendro mengatakan bahwa setelah status dinaikkan, proses selanjutnya yaitu akan segera memeriksa saksi-Saksi terkait yang pada proyek ini. Termasuk akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik untuk menentukan jumlah kerugian negara.
"Selanjutnya sprindik akan diterbitkan untuk pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait, termasuk nantinya melanjutkan ke pemeriksaan fisik proyek," tutupnya.
Baca Juga: DJP Nusra Kumpulkan Rp1,49 Triliun Pajak di NTB dalam Lima Bulan
