Dikbud Lotim Ancam Pecat ASN Yang Terlibat Politik Praktis
Ilustrasi ASN. ANTARA FOTO
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur memberikan peringatan keras terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi di berbagai satuan yang ada untuk tidak terlibat politik praktis di kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Peringatan itu diberikan khususnya kepada pejabat UPTD, kepala sekolah dan para guru.
Para ASN lingkup Dikbud Lotim diminta untuk netral dan tidak menonjolkan diri mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah entah itu calon bupati / wakil bupati maupun calon gubenur dan calon wakil gubenur.
1. Ancam dipecat
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim (IDN Times/Ruhaili)Kadis Dikbud Lotim, Izzuddin mengatakan jika ada ASN lingkup Dikbud yang terbukti tidak netral dalam Pilkada nanti, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Sanksi yang paling berat yaitu ancaman pemecatan, baik itu dari jabatan maupun dari statusnya sebagai abdi negara.
"Diberbagai kesempatan kita telah menegaskan kepada seluruh jenjang pendidikan baik itu ASN guru, kepala sekolah, UPTD, pengawas termasuk pejabat di dinas harus netral pada saat Pilkada . Kalau ada yang terbukti melakukan cawe- cawe kita akan usulkan untuk langsung di berhentikan," tegasnya.
Baca Juga: Mal Pelayanan Publik Lotim Siap Dioprasikan Awal Juli 2024
2. Minta masyarakat untuk melaporkan
Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)Dalam aturan ungkap Izzuddin, seorang ASN sama sekali tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis entah itu mendukung apalagi menjadi bagian dari tim sukses. Karenanya jika ada temuan ASN di lingkup Dikbud Lotim yang tidak netral, Izzuddin meminta masyarakat untuk langsung melapor, agar segera ditindaklanjuti.
"Kalau ada ASN di bawah lingkup Dikbud Lotim yang ikut jadi tim pemenangan ataupun mendukung, silahkan dilaporkan, kami akan langsung tindaklanjuti," tegasnya.
3. Bawaslu maksimalkan pengawasan
Logo Bawaslu (bawaslu.go.id)Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Permas dan Humas (P2H) Bawaslu Lotim, Johari Marjan mengatakan empat bulan jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dan pencegahan terhadap ASN yang terlibat politik praktis. Pencegahan lebih awal dilakukan, dengan memberikan imbauan pada semua ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik secara kelembagaan atau pun secara perseorangan.
"Kalau kita lihat dari dasar hukum itu, bila ada ASN yang melanggar, kita bisa melakukan rekomendasi ke KASN untuk berikan sanksi," tegasnya.
Baca Juga: Juaini Taofik Wanti-wanti ASN Lotim Terlibat Judi Online
