Rp389,47 Miliar Belanja Negara di NTB Habis untuk Perjalanan Dinas

26 Jan 2024, 14:37 WIB

Ilustrasi perjalanan dinas. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Realisasi belanja negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2023 mencapai Rp27,222 triliun atau 99,29% dari pagu. Terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9,878 triliun atau 99,61% dari pagu dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,344 triliun atau 99,12% dari pagu.

Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB Maryono mengatakan kinerja belanja negara tersebut tumbuh 5,43% secara tahunan. Kenaikan tersebut ditopang kenaikan BPP yang tumbuh 3,35% dan TKD yang juga tumbuh sebesar 6,66%.

"Kenaikan BPP utamanya didukung tingginya realisasi belanja barang sebesar 20,39% yang salah satunya adanya lonjakan realisasi belanja perjalanan dinas luar negeri," kata Maryono di Mataram, Jumat (26/1/2024).

1. Belanja perjalanan dinas habiskan anggaran ratusan miliar

Ilustrasi uang, kekayaan, kaya (Freepik.com/rawpixel.com)

Belanja perjalanan dinas masuk komponen belanja barang. Realisasi belanja barang sampai Desember 2023 sebesar Rp3,558 triliun. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar Rp602,62 miliar atau 16,93% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).

Maryono menjelaskan lima komponen belanja barang tercatat tumbuh positif dibanding tahun lalu dan hanya komponen belanja pemeliharaan yang mengalami kontraksi -2,48%. Secara nominal, sebut Maryono, realisasi terbesar ada pada komponen belanja barang operasional/nonoperasional mencapai Rp1,359 triliun.

Dikatakan, belanja perjadin (perjalanan dinas) tumbuh tertinggi sebesar 33,35% dengan nominal realisasi Rp389,47 miliar. "Dari angka tersebut, 56,17% merupakan perjalanan dinas biasa dan sebesar 20,29% berupa kegiatan paket meeting dalam kota," sebut Maryono.

2. Belanja pegawai tembus Rp3,14 triliun

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Provinsi NTB, Maryono . (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara itu, lanjut Maryono, realisasi belanja pegawai pada 2023 sebesar Rp3,141 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 0,58% atau Rp76,17 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).

Dari delapan komponen belanja pegawai, empat di antaranya tumbuh positif yaitu belanja Tukin-Transito, Gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, gaji dan tunjangan pejabat negara, serta gaji dan tunjangan TNI/Polri.

Sedangkan realisasi belanja modal pada 2023 sebesar Rp3,157 triliun. Realisasinya mengalami kontraksi sebesar -11,51% atau Rp363,33 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).

Dari lima jenis belanja modal, penyerapan terbesar berada pada komponen belanja modal jaringan jalan dan jembatan dengan realisasi Rp2,736 triliun atau 86,92 dari total realisasi belanja modal.

3. Pendapatan negara mencapai Rp7,5 triliun di NTB

Ilustrasi pajak (pexel)

Terkait dengan realisasi pendapatan negara dan hibah di NTB pada 2023 mencapai Rp7,554 triliun atau 103,41% dari target. Kinerja penerimaan pendapatan negara di NTB tumbuh 33,54% dibandingkan tahun 2022 lalu.

Pertumbuhan ini, kata Maryono, didukung oleh membaiknya perolehan perpajakan sebesar 33,36% yang diikuti kinerja PNBP yang juga naik 33,75% secara tahunan. Pertumbuhan tertinggi pada PBB sebesar 128,11% dengan nominal perolehan sebesar Rp511,24 miliar.

Komponen pajak internasional berupa pungutan ekspor terealisasi 77,94%. Tidak maksimalnya penerimaan pajak internasional salah satunya adanya penambahan target pendapatan di akhir tahun.

Sementara pertumbuhan TKD salah satunya akibat pengaruh positif kinerja penyaluran Dana Bagis Hasil (DBH) yang tumbuh 33,72% dan pertumbuhan penyaluran DAK Non Fisik 10,78%.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp319,76 miliar atau 3,35% dibandingkan dengan tahun yang 2022 lalu pada periode yang sama (y-o-y).