Rp1,32 Triliun Dana APBN Dipakai Tangani Kemiskinan Ekstrem di NTB

Ratih menyebutkan dana APBN sebesar Rp1,32 triliun, paling besar untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp887 miliar untuk 1,82 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian bantuan sosial anak yatim piatu Rp46,09 miliar untuk 91,98 KPM.

Program perlindungan sosial (Perlinsos) Rp10,66 miliar, bantuan pendidikan tinggi Rp21,88 miliar, penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan Binalavotas Rp17,9 miliar, penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang layak Rp131,79 miliar.

Selanjutnya, peningkatan kkses, mutu, relevasi, dan subsidi Pendidikan Islam dan Hindu Rp21,8 miliar, serta pembangunan prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman Rp211,6 miliar.

Selain itu, dana APBN yang digunakan untuk pengendalian inflasi di provinsi NTB mencapai Rp1,8 triliun lebih pada 2024. Dengan rincian alokasi dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp1,8 triliun dan Dana Desa Rp98,03 miliar.

Ratih menjelaskan pengendalian inflasi di NTB dilakukan melalui empat intervensi. Antara lain, kelancaran distribusi melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi sebesar Rp97,77 miliar, keterjangkauan harga melalui pemeliharaan sarpras dan penanggulangan bencana Rp11,57 miliar.

Selain itu, ketersediaan pasokan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarpras irigasi dan bendungan Rp 472,61 miliar serta komunikasi efektif melalui penyediaan dan pengembangan statistik harga Rp1,33 miliar.

Secara terperinci, anggaran pengendalian inflasi sebesar Rp1,8 triliun digunakan untuk program infrastruktur konektivitas layanan angkutan, revitalisasi prasarana bandara dan terminal sebesar Rp82,94 miliar.

Pengembangan bendungan, danau, bangunan penampung air dan jaringan air Rp499,01 miliar, penyediaan dan pelayanan informasi statistik Rp1,3 miliar, bantuan pangan nontunai Rp1,22 triliun untuk 3,43 Juta KPM dan bantuan langsung tunai Dana Desa Rp98,03 miliar untuk 27.230 KPM.

Pj Gubernur NTB Hassanudin dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024, mengatakan ada penurunan kemiskinan yang sangat signifikan, yang mencapai 1,94 persen pada periode maret 2023, ke periode September 2024, atau dari 13,85 persen menjadi 11,91 persen.

Kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 3,29 persen tahun 2022 menjadi 1,81 persen tahun 2024. Begitu juga gini ratio di NTB pada 2023 sebesar 0,375. Sementara pada tahun 2024, gini ratio di NTB sebesar 0,361.

Menurut Hassanudin, ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Berdasarkan data BPS, penurunan gini ratio ini juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2024, gini ratio di daerah perkotaan adalah sebesar 0,383, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,326.

Kepala BPS NTB Wahyudin menyebutkan persentase penduduk miskin di NTB pada September 2024 sebesar 11,91 persen. Angka kemiskinan di NTB turun 1 persen terhadap Maret 2024 dan menurun 1,94 persen terhadap Maret 2023.

Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2024 sebanyak 658,6 ribu orang. Angkanya menurun sebanyak 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 92,63 ribu orang terhadap Maret 2023.