Disdik Mataram Siapkan SE Larangan Wisuda Tingkat PAUD hingga SMP
Kepala Disdik Kota Mataram, Yusuf (Antara)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera menyiapkan surat edaran (SE) terkait larangan acara wisuda pelepasan siswa pada jenjang pendidikan dasar, baik itu PAUD, TK, SD, maupun SMP.
"Edaran akan kami sebar ke semua sekolah jenjang pendidikan dasar mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kota Mataram," kata Kepala Disdik Kota Mataram, Yusuf seperti diberitakan Antara pada Jumat (16/6/2023).
Pernyataan itu disampaikan menyikapi maraknya kegiatan wisuda pelepasan murid kelas akhir mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Sehingga banyak orang tua mengusulkan ke Kemendikbudristek agar kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai memberatkan dan tidak sesuai ketentuan.
1. Tak perlu wisuda
Ilustrasi Pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)Ia mengakui, kegiatan wisuda dengan menggunakan toga serta perlengkapan lainnya merupakan milik perguruan tinggi dan digunakan akademisi serta untuk kelulusan mahasiswa.
"Kalau hanya tingkat pendidikan dasar, sebaiknya dilakukan pelepasan siswa biasa saja. Tidak perlu ada wisuda-wisuda lagi, apalagi sampai memberatkan orang tua," katanya.
Karena itulah, Disdik Kota Mataram segera menyiapkan konsep edaran ke sekolah-sekolah terkait larangan wisuda dan akan dilakukan pengawasan terhadap sekolah yang terindikasi melaksanakan kegiatan tersebut.
Baca Juga: 450 UMKM akan Dilibatkan saat MXGP Samota dan Lombok
2. Berlaku di sekolah negeri
ILUSTRASI murid SDHanya saja, tambah Yusuf, untuk larangan pelaksanaan wisuda bagi peserta didik tingkat pendidikan dasar hanya dapat dilakukan pada sekolah negeri.
Sementara untuk sekolah swasta dan madrasah sepenuhnya menjadi hak mereka dan Disdik tidak bisa melakukan intervensi dalam kebijakan mereka.
"Tapi karena tahun ini untuk siswa pendidikan dasar semua sudah dilakukan pelepasan. Jadi untuk pengawasan dan evaluasi kita lakukan tahun depan," katanya.
3. Soal sekolah swasta
pelayananpublik.idKendati izin operasi pendidikan dasar swasta memang dari Disdik setempat, namun untuk kebijakan tertentu, Disdik tidak memiliki kewenangan. Kecuali dalam hal peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.
"Untuk pendidikan dasar swasta, izin mereka memang dari kami, tapi kewenangan kami mengontrol kualitas dan mutu pendidikan," demikian Yusuf.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Tempat Wisata Air di Pulau Lombok
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
