Ribut Soal Aset Gili Trawangan, Gubernur Sebut Ada 'Mafia' Lokal

Gubernur Zulkieflimansyah menjelaskan lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan yang sebelumnya dikerja samakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI), sekarang sudah dikembalikan ke pemerintah. Pemprov NTB diberikan tugas untuk mengelola aset tersebut sehingga bermanfaat untuk pemasukan negara.

Bagi pihak-pihak yang merasa bahwa lahan itu bukan milik pemerintah tetapi tanah leluhurnya yang dirampas pada zaman orde baru. Gubernur mengatakan kepada masyarakat agar disertakan bukti-bukti historis dan dokumen-dokumen pendukung yang lain.

"Kalau buktinya kuat, negara dan pemerintah tidak tidur. Kami akan bantu selesaikan ini. Jangan bikin ribut dan provokasi warga lain dengan informasi-informasi bahwa akan ada SHM dan lain-lain. Nggak benar informasi tentang SHM ini," kata Zulkieflimansyah.

Gubernur Zulkieflimansyah menyebutkan ada tiga kelompok masyarakat yang menguasai aset daerah di Gili Trawangan. Pertama, kelompok masyarakat yang paham bahwa itu adalah lahan pemerintah dan langsung mau bekerja sama dengan Pemda untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB).

Ia menjelaskan harga sewa lahan sudah ada ketentuannya dan tidak akan memberatkan, apalagi bagi warga yang kurang mampu. Kelompok masyarakat yang seperti ini sudah lebih dari 200 orang. Diharapkan bisa segera keluar HGB, kemudian melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman serta penuh kepastian.

Kedua, kelompok orang lokal yang sudah menyewakan lahan ke orang luar, baik orang asing maupun orang luar NTB. Kelompok ini, kata Gubernur, menikmati kerjasamanya dan merasa sudah saling mengenal, cocok dan ke depan bisa terus bersama-sama menjalin kerja sama.

"Nah, ini segera bekerja sama dengan pemda dengan perusahaan yang disepakati bersama. No problem ini. Segera bisa tuntas. Dan HGB bisa keluar segera untuk selanjutnya bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman," jelas Gubernur.

Ketiga, kelompok orang lokal yang sudah menyewakan lahan ke orang luar dan nampaknya kerja samanya guncang dan tidak ingin dilanjutkan. Terhadap persoalan seperti ini, lanjut Gubernur, awalnya Pemda atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemda hanya boleh bekerja sama dengan investor. Bukan dengan orang lokal yang selama ini menikmati bayaran atas sesuatu yang bukan miliknya.

Tim Pemprov NTB sudah menandatangani model seperti ini dengan beberapa orang luar. Inilah yang dihembuskan, kata Gubernur, Pemda dinilai mementingkan orang luar dibandingkan rakyatnya sendiri. "Kami akhirnya berdiskusi dengan Forkopimda dan untuk mencegah keributan, yang model begini ditunda dulu," kata orang nomor satu di NTB ini.

Terhadap kelompok masyarakat seperti poin ketiga, Gubernur Zulkieflimansyah menegaskan pihaknya tidak akan mengurus dan menindaklanjuti sebelum keduabelah pihak sepakat untuk bekerja sama lagi. Pemilik lama dan orang luar yang menyewa harus duduk bersama lagi mencari titik temu dan menyelesaikannya dengan baik-baik.

Jika tidak, keduanya akan rugi. Pemilik lama 'lokal' yang menyewakan lahan harus legowo dan jangan semaunya menetapkan harga sewa lahan tetapi harus sesuai aturan Pemda.

"Bargaining yang menyewakan atau penyewa lama rendah karena itu lahan punya negara bukan punya yang menyewakan. Bahkan selama ini sudah diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari lahan yang bukan miliknya. Kalau ngotot-ngotot bisa berurusan dengan penegak hukum," tegasnya.

Gubernur melanjutkan investor yang akan menyewa juga bargainingnya rendah. Karena Pemda mensyaratkan kerja sama dengan pemilik lama sebagai opsi agar kerja sama dengan pemda bisa ditindaklanjuti.

"Jadi sebaiknya memang harus duduk bersama baik-baik untuk kebaikan bersama. Kalau dua-duanya ngotot, dua-duanya rugi," tandas Gubernur.

Untuk penataan aset Gili Trawangan, sebelumnya Pemprov NTB membentuk Tim Satgas Optimalisasi Aset. Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan menemukan ada sejumlah oknum warga yang menyewakan lahan milik daerah secara ilegal kepada investor asing pada lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Bahkan ada oknum warga yang memperoleh uang sewa hingga Rp9,7 miliar. Hal itu diungkapkan Sekretaris Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang sekarang menjabat Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudi Gunawan pada 21 Januari 2022.

Temuan Satgas, ada oknum warga menyewakan lahan milik Pemprov NTB itu seluas 7,5 are kepada orang asing dengan nilai sampai Rp6 miliar selama 10 tahun. Kemudian ada juga oknum warga yang menyewakan lahan seluas 15 are sebesar Rp9,7 miliar selama 20 tahun.

Uang sewa sudah diterima oleh oknum warga tersebut di muka. Ada yang 3 are Rp2 miliar selama dua tahun. Ada juga salah satu oknum warga yang menguasai 12 titik lahan dengan luas hampir 1 hektare. Lahan itu belum yang ditempati sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan lainnya. Oknum warga inilah yang sekarang menuntut sertifikat hak milik (SHM) di aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan.