Ribuan PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur Belum Terima THR

30 Mar 2026, 17:07 WIB

Ratusan PPPK Paruh Waktu Lombok Timur saat halal bi halal dengan Bupati Lombok Timur (IDN Times/Ruhaili)

Lombok Timur, IDN Times – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Kabupaten Lombok Timur hingga hari ini belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H, yang telah dijanjikan oleh Bupati Lombok Timur. Mayoritas PPPK Paruh waktu yang belum menerima merupakan tenaga pendidik yang berada di lingkup Dinas Pendidikan. Sementara pada OPD lain semuanya telah menerima THR sebelum Idulfitri.

Hal itu terungkap dalam acara Halalbihalal PPPK paruh waktu dengan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Senin, (30/3/2026). Kondisi ini menyebabkan tenaga pendidik, terutama guru sangat kecewa, sebab mereka sangat mengharapkan tambahan belanja lebaran, di tengah minimnya penghasilan dari gaji tetap mereka.

Table of Content

1. Lebih dari 3.500 belum terima THR

2. Terkendala keterbatasan dana BOS

3. Bupati pastikan THR akan dibayar

1. Lebih dari 3.500 belum terima THR

Ketua Forum PPPK PW Lombok Timur, Bambang Sakra Gempita (IDN Times/Ruhaili)

Ketua Forum PPPK PW Lombok Timur, Bambang Sakra Gempita, mengatakan, hingga hari ini sekitar lebih dari 3.500 tenaga pendidik PPPK Paruh Waktu yang belum menerima THR.

Menurut Bambang, pembayaran THR tersebut bersumber dari dua anggaran, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan aturan, sebanyak 20 persen dana BOS dapat dialokasikan untuk membayar THR guru.

"Ada 20 persen bisa digunakan, Pak Bupati sudah bersurat terkait penggunaan dana BOS ini. Hanya bisa sabar saja dulu, meskipun ditunda tapi pak Bupati katanya THR ini pasti akan dibayarkan," ungkap Bambang, Senin (30/3/26).

2. Terkendala keterbatasan dana BOS

PPPK Paruh Waktu Lombok Timur (IDN Times/Ruhaili)

Bambang mengungkapkan, sebagian besar tenaga pendidik yang belum menerima THR yaitu yang sumbernya dari dana BOS. Hal itu karena keterbatasan 20 persen anggaran dana BOS di sekolah. Jumlah guru dalam sekolah tersebut tidak mencukupi untuk membayar THR dari dana bos.

"Jadi anggaran 20 persen dari dana BOS itu, tidak mencukupi untuk membayar THR. Jumlah tenaga pendidik lebih banyak dari anggaran yang ada," ujar Bambang.

3. Bupati pastikan THR akan dibayar

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin (IDN Times/Ruhaili)

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengakui adanya keterlambatan pencairan THR. Ia menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada administrasi dan kesesuaian data rekening para penerima.

"Kami sudah bahas, PPPK paruh waktu akan menerima semuanya. Kenapa ada yang belum terima? Ini ada yang keliru rekening, ada yang masih diuruskan administrasinya, sedang proses semuanya," terangnya.